Garis batas antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab pejabat publik kepada masyarakat tampaknya semakin kabur. Dulu memang sudah kabur, tapi kekaburan itu kini semakin nyata sehingga orang semakin terbiasa menjalankan fungsi publiknya sembari memenuhi hasrat bisnis pribadinya. Seakan menjadi kecenderungan bahwa para pejabat publik tidak lagi mengindahkan bahwa ada batas-batas yang mesti ditegakkan antara urusan atau kepentingan pribadinya dengan tanggungjawabnya kepada masyarakat.
Dalam hal tertentu, sebagai pejabat publik seseorang diatur untuk tidak boleh menerima gratifikasi terkait urusan pribadi. Misalnya, seorang pejabat publik menyelenggarakan pernikahan anaknya, kemudian ia menerima sumbangan dari pengusaha untuk sewa gedung. Atau, untuk meringanan biaya sekolah anaknya ke luar negeri, seorang pengusaha berbaik hati mengisi buku tabungan seorang pejabat publik.
Aturannya jelas, walaupun prakteknya aturan yang melarang gratifikasi semacam itu tidak selalu tegak. Aturan yang sudah jelas saja tidak mudah ditegakkan, apa lagi yang terkait dengan etika yang terkadang tidak tertulis. Tegaknya etika memang berpulang kepada pribadi masing-masing, namun etika juga bisa tegak manakala secara sosial masyarakat menegakkannya. Persoalan jadi pelik tatkala masyarakat secara bersama-sama melanggar etika itu sehingga praktik-praktik yang melanggar etika lantas dianggap lumrah dan jamak belaka.
Masyarakat kemudian berpegang pada adagium sama-sama tahu asal tidak saling mengganggu. Nah, adagium ini kemudian juga dijalankan di kalangan pejabat publik yang sambil menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara, ia atau mereka juga mengurus kepentingan pribadinya, misalnya sembari berbisnis. Jika sebelum jadi pejabat belum berbisnis, kinilah saatnya untuk berbisnis ria. Jika sebelum jadi pejabat sudah berbisnis, kinilah saatnya untuk berbisnis gila-gilaan.
Menjadi pejabat publik kerap jadi cita-cita banyak orang, termasuk para profesor yang merasa keempuannya di dunia akademik kalah pamor dengan kedudukan sebagai pejabat negara. Tak heran bila banyak akademisi yang rela mengorbankan nilai-nilai akademisnya demi meraih cita-cita menjadi pejabat publik, setidaknya menjadi staf ahli atau staf khusus pejabat ini atau itu. Dalam konteks ini, etika juga diterabas, nilai-nilai akademis dikorbankan.
Sebagai pejabat publik, seseorang memiliki keunggulan dibanding kebanyakan orang dalam hal akses kepada pusat-pusat informasi, pengambil keputusan, penyusunan anggaran, penetapan program, maupun pengerahan sumberdaya. Jika seseorang diangkat pejabat publik juga membawa ambisi dan hasrat bisnisnya, maka keunggulan akses tadi niscaya akan ia manfaatkan untuk keuntungan diri sendiri, kerabat, atau kroni-kroninya. Laporan Majalah Tempo pekan ini sebenarnya hanya menegaskan apa yang sudah berpuluh tahun terjadi di negeri ini.
Rakyat tidak berkutik menyaksikan praktik-praktik seperti itu, sementara para petinggi lain, para elite, serta orang-orang parlemen cenderung melakukan hal serupa. Mereka memanfaatkan keunggulan akses tadi untuk meningkatkan aset pribadi. Mereka mengesankan diri sebagai pekerja keras untuk bangsa, namun di saat yang sama mereka mempraktikkan apa yang peribahasa lama ungkapkan: sambil menyelam minum air, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, dan banyak lagi.
Jadilah apa yang diungkapkan oleh pujangga klasik Ronggowarsito:
Jamane jaman edan, sing ora edan ora bakal keduman.
Nanging sak bejo-bejone wong edan, isih luwih bejo wong kang eling
[Zamannya zaman edan, jika tidak ikut edan tidak akan kebagian
Tapi, seberapapun beruntungan orang edan, masih lebih beruntung orang yang sadar.]
Pejabat publik yang berburu harta dan akademisi yang mengorbankan nilai-nilai akademisnya mungkin beruntung karena memiliki akses pada pengambilan keputusan sehingga mampu memenuhi hasrat mereka, tapi lebih beruntung lagi orang yang sadar bahwa garis batas antara kepentingan pribadi dan jabatan yang di dalamnya terkandung tanggungjawab pada masyarakat mesti ditegakkan. Sayangnya, berapa banyak pejabat publik dan akademisi yang masih sadar akan batas-batas kepentingan pribadi dan kepentingan publik alias tidak keblinger oleh kekuasaan? >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
