Di dalam setiap revolusi, keberadaan elit sejatinya memegang peranan menentukan. Sebab, rakyat membutuhkan pedoman dalam menyikapi setiap situasi yang biasanya secara drastis berubah. Dan, berkat adanya situasi yang revolusioner, secara drastis telah membuat norma dan nilai-nilai sosial menjadi tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman yang tegas. Akibatnya, dari revolusi yang dialami oleh masyarakat, selalu diikuti pula dengan lahirnya elit yang karismatik.
Karisma elit ini akan meningkat sesuai dengan kesanggupannya membuktikan diri bahwa sikap, pernyataan, dan pikiran-pikirannya memang bermanfaat bagi rakyat luas. Sehingga dengan sendirinya mampu meningkatkan daya tempur, semangat revolusioner dan pengorbanan diri dari para pengikutnya.
Sebaliknya, karisma dapat berkurang apabila ia melakukan kesalahan yang secara kasat mata merugikan rakyat yang mengikutinya. Elit semacam ini bukan hanya bisa ditinggal oleh pengikutnya, tetapi seketika malah bisa dianggap sebagai musuh.
Jauh sebelum revolusi Indonesia berlangsung (1945-1949), pada medio 1913, E.F.E. Douwes Dekker telah melontarkan pernyataan dalam salah satu tulisannya. “Tampaknya tidak sukar untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Untuk saya sendiri, saya melihat masa yang akan datang itu sebagai suatu masa perjuangan hebat, dengan pertumpahan darah, masa perang saudara dan perang kemerdekaan bila para penguasa tidak mulai dari sekarang juga merubah pendiriannya dan tidak bersedia untuk mengekang nafsu meterialisnya yang kasar itu, untuk memberi tempat kepada kekuasaan Hindia Baru yang telah lama diidam-idamkan dan kini sedang bergerak maju itu."
Lebih dari 30 tahun kemudian, perkiraan Douwes Dekker menemui kenyataan. Hindia Baru atau yang kemudian dikenal sebagai Indonesia, memasuki medan perang untuk mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikannya. Tanah pun ditumpahi darah. Pecah konflik terbuka yang masif melawan Belanda.
Namun demeikian, di awal-awal pecahnya revolusi, kekuatan yang oleh rakyat dapat dipandang sebagai reperesentasi dari hadirnya sebuah negara baru hanya sebatas terlihat pada adanya badan-badan perjuangan, grup militer, dan keberadaan partai-partai politik. Akan tetapi, meskipun amat sederhana dan masih terkesan asal-asalan, semuanya itu dapat bergerak dengan satu insignia yang sama, berbendera Merah Putih. Orang-orang pun menyuarakan kalimat yang juga sama, "merdeka!". Yang dengan begitu dapat tercipta suasana baru, yang terkesan berbeda dari era sebelumnya.
Akan tetapi, di dalam perubahan itu pula, tersimpan dimensi internal revolusi yang muncul sebagai hasil dari interaksi antar kekuatan dan perbedaan-perbedaan kepentingan di dalam barisan perjuangan. Yakni, ketika pelaku-pelaku revolusi tidak sampai menemui kesepakatan yang final tentang akan seperti apa hasil dari perubahan yang sama-sama digerakkannya. Pejuang-pejuang sama menghendaki kemerdekaan, tapi berbeda-beda dalam memutuskan bentuk negara yang diperjuangkan kemerdekaannya ini.
Berbagai aliran paham dan ideologi yang telah ada sejak zaman pergerakan, di saat revolusi akhirnya benar-benar pecah, seketika itu menemukan kembali para pengikutnya. Dan, masing-masing dari mereka secara aktif berebut pengaruh dalam mewarnai kanvas perjuangan.
Dampaknya kemudian adalah berbagai bentrok kepentingan dan idealisme yang akhirnya bisa merubah revolusi menjadi hanya sekedar tawuran politik antar kelompok ataupun golongan. Titik kulminasi dari interaksi yang berujung kepada konflik tersebut telah tampak nyata di dalam beberapa peristiwa, antara lain: dinamika yang terjadi di lembaga Komite Nasional Indonesia Pusat (Maklumat No. X dan perubahan mendasar sistem pemerintahan dari Presidensil ke Parlementer), Peristiwa 3 Juli 1946, pergantian kabinet yang berkali-kali, reaksi keras atas serangkaian persetujuan (Linggajati, Renville, Roem-Roijen, KMB). Bahkan, perbedaan amat keras sejak Kabinet Hatta mengendalikan pemerintahan, menggantikan Kabinet Amir Syarifuddin, yang akhirnya dipuncaki oleh Pemberontakan PKI di Madiun.
Padahal, sejak awal revolusi hingga di permulaan tahun 1948, para elit di daerah tampak patuh terhadap kebijakan dari elit pusat. Namun adanya perpecahan di antara para elit, tanpa tedeng aling-aling segera memberitahukan kenyataan bahwa betul semua sama setuju dengan ide merdeka, tapi tidak sama sepakat dalam bagaimana cara mempertahankannya. Semua mau menerima nama Indonesia, tetapi tidak semua menerima bagaimana Indonesia dalam bentuknya sebagai negara.
Dari sisi Belanda sendiri, yang menjadi musuh bersama dari revolusi kemerdekaan Indonesia, pemimpin-pemimpin militernya sungguh meyakini bahwa sumber utama dari persoalan Indonesia ditimbulkan oleh para elitnya. Dan, persoalan ini akan cepat dipecahkan apabila beberapa elit puncak dari kepala Republik dapat dibereskan.
Artinya, untuk memadamkan kobar revolusi, potong saja saja sumbu kompornya. Sebagai usaha untuk mewujudkan pandangannya itu, pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer yang kedua. Dan, operasi militer ini berhasil.
Beberapa orang pucuk petinggi Republik dapat ditawan. Republik pun mengalami krisis pemerintahan dan kepemimpinan politik. Pada posisi ini Belanda menang.
Andai saja waktu itu Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran, yang sedang berada di Sumatera, tidak berhasil membentuk pemerintahan darurat yang dapat terpantau hingga ke meja Dewan Keamanan PBB; dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX mau menerima “tawaran” dari Belanda, maka revolusi yang menurut perkiraan hanya bergantung pada para elit itu bisa dipastikan bakal benar-benar tamat dari pandangan internasional. Sesudah itu, rakyat yang kemudian berjuang secara terpencar-pencar hanya akan dikenali sebagai sisa-sisa dari gerombolan kriminal bersenjata, sebagai ekstrimis yang tinggal menunggu dibersihkan saja. Tak lebih.
Ikuti tulisan menarik Bayu W |kuatbaca lainnya di sini.
