KPK, sebagai lembaga negara yang bertugas memberantas korupsi, mengeluarkan suatu terobosan baru dalam penangkalan korupsi. Dilansir dari CNN Indonesia, rompi biru menjadi simbol baru dalam strategi tersebut. Diumumkan pertama kali oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Rompi biru disebut-sebut menjadi penangkal rompi oranye, warna “khas” bagi koruptor.
Rompi biru diperkenalkan saat kegiatan kerja sama pembekalan antikorupsi dengan PT PLN dan mendapat respon baik dari Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo. Dengan adanya penangkal rompi oranye ini, KPK berharap dapat menangkal dan menghilangkan niatan maupun tindakan masyarakat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Namun, pengumuman rompi biru KPK ini menuai kritik dari banyak pihak.
Abdillah Toha, Penasehat Wakil Presiden RI 2009-2014 bidang Telaah Strategi, menyampaikan kritik lewat akun Twitter pribadinya. Toha menyampaikan bagaimana negara Indonesia dalam menangani kasus korupsi yang kian bertambah dengan membuat simbol baru. Seharusnya Indonesia lebih berfokus pada sistem pengawasan dan pemberian hukuman agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.
Novel Baswedan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2007 – 2021, juga turut bersuara dengan menyampaikan KPK bisa memproduksi banyak rompi biru tanpa perlu bekerja sebagai penangkalan kasus korupsi. Kritik lain juga datang dari MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) yang berkata bahwa apa yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan dan aksi kerja nyata, bukan simbolis pencegahan korupsi.
Lantas bagaimana kinerja KPK sampai saat ini dalam pemberantasan korupsi dan apa dampak signifikan yang bisa dilakukan oleh rompi biru penangkal korupsi ini? Menurut CNN, pada periode tahun 2015–2019, Agus Rahardjo yang menjabat sebagai pimpinan KPK telah berhasil mengamankan uang negara total sebanyak Rp63,8 Triliun. KPK saat itu juga berhasil melakukan akumulasi 498 penyelidikan, 539 penyidikan dan 433 penuntutan, dimana sebanyak 286 perkara sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 383 perkara dalam tahap eksekusi. Dengan angka tersebut, kepemimpinan periode KPK selanjutnya tentu diharapkan untuk bisa melanjutkan angka-angka tersebut. Namun sayang, selama 5 tahun terakhir ini, kinerja KPK menurun.
Dilansir dari BBC Indonesia, selama tahun 2021, KPK hanya menangani 32 kasus perkara dari target pengusutan 120 kasus. Total kerugian akibat kasus-kasus tersebut kurang lebih sebesar Rp569 miliar. Ada juga penurunan terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK yaitu pada 2020 dan 2021 masing-masing melakukan 7 OTT dari 2018 dan 2019 yang masing-masing melakukan 21 dan 30 OTT. Tercatat juga pengusutan yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2021 lebih rendah dari kejaksaan yang berhasil menindak 371 perkara dengan total potensi kerugian mencapai kurang lebih Rp26,5 triliun.
Angka-angka yang menurun tersebut juga dibarengi dengan beberapa kontroversi KPK akhir-akhir ini. Menurut ICW, tercatat tujuh masalah kontroversial KPK selama tahun 2019–2024. Masalah tersebut diantaranya, gagal menangkap buronan, komisioner KPK yang tidak transparan mengenai kasus kejadian dugaan penyekapan penyidik KPK di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) saat mengejar Harun Masiku sebelum menjadi buron, KPK memotong proses hukum Harun Masiku dengan mendorong persidangan alih-alih mencari yang bersangkutan, dan menghentikan 36 perkara saat masa penyelidikan. Datangnya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 lalu mungkin juga cukup memukul lembaga pemberantasan korupsi tersebut karena harus melakukan penyesuaian.
Harapannya adalah di tahun ini KPK bisa bangkit dan secara aktif mengusut dan menindak kasus tindak pidana korupsi. Namun, pengumuman adanya rompi biru oleh KPK sebagai penangkal rompi oranye tentu membuat banyak pihak kecewa. Kasus korupsi tidak akan menurun begitu saja dan kontroversi yang mengiringi tidak akan dilupakan oleh masyarakat hanya dengan adanya lambang baru yang bisa digunakan sebagai lambang melawan korupsi. Rompi biru berpotensi hanya menjadi simbol semata dan tidak menimbulkan efek yang signifikan. Padahal, daripada memikirkan mengenai produksi rompi, KPK harusnya lebih bisa mencurahkan tenaga dalam memperbaiki sistem pengawasan dan usaha preventif dalam mencegah korupsi kian merebak. Masyarakat juga pastinya akan lebih mengapresiasi KPK perihal kinerjanya yang baik ketimbang inovasi yang tidak berefek banyak ke calon-calon pelaku korupsi.
Referensi
BBC Indonesia. (2022, April 20). Kinerja KPK dinilai 'menurun signifikan', bagaimana pengawasan proyek besar pemerintah? BBC. Retrieved June 12, 2022, from https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61151544
Hidayatullah, T. (2022, May 31). KPK Kenalkan Rompi Biru Penangkal Korupsi. CNN Indonesia. Retrieved June 11, 2022, from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220531140211-12-803187/kpk-kenalkan-rompi-biru-penangkal-korupsi
ICW. (2022, March 24). KPK di Bawah Kepemimpinan Firli Bahuri Minim Prestasi, Surplus Kontroversi | ICW. Indonesia Corruption Watch. https://www.antikorupsi.org/id/article/kpk-di-bawah-kepemimpinan-firli-bahuri-minim-prestasi-surplus-kontroversi
Indonesia, C. (2019, December 20). Rekam Jejak Lima Pimpinan KPK Periode 2019–2023. nasional. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191220130335-20-458683/rekam-jejak-lima-pimpinan-kpk-periode-2019-2023
Ramadhan, A. B. (2022, May 31). Strategi Baru KPK Pakai Rompi Biru demi Tangkal Korupsi. detikNews. Retrieved June 12, 2022, from https://news.detik.com/berita/d-6104584/strategi-baru-kpk-pakai-rompi-biru-demi-tangkal-korupsi
Ikuti tulisan menarik Jasmine Marshanda lainnya di sini.
