Bersikap positif dalam menjalani kehidupan itu tentu perlu, tetapi menekan semua bentuk emosi dan menyumbat saluran ekspresi bisa berbahaya, tidak terkecuali dalam kehidupan bernegara.
Jika kaki kita terinjak dan kita hanya tersenyum sama orang yang menginjak kaki kita, tentu hanya akan memperpanjang rasa sakit dan sama sekali tidak mengubah keadaan. Tidak ada yang positif dari situasi semacam ini, bersikap positif bukan berarti berpura-pura tidak ada masalah seolah semuanya baik-baik saja.
Timbulnya rasa sakit, lalu bereaksi atas rasa sakit itu merupakan cara manusia bertahan hidup sepanjang sejarahnya. Rasa sakit adalah cara tubuh memberitahu kita ada sesuatu yang salah, bahkan mungkin mengancam kehidupan kita. Tubuh sedang memberitahu bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, dan perlu melakukan sesuatu untuk mengatasinya.
Menerima rasa sakit itu dan mengakui bahwa kita tidak sedang baik-baik saja merupakan langkah pertama untuk mengatasinya. Menekan semua emosi, membungkam semua bentuk ekspresi dan membungkusnya dengan senyum bukan hanya tidak menyelesaikan masalah tetapi juga berpotensi melahirkan banyak masalah lainnya.
Dalam kehidupan, tentu bukan hanya resiko terinjak kaki yang mungkin terjadi. Bayangkan jika kita berada dalam sebuah kapal yang akan tenggelam, kita sudah melihat berbagai kebocoran atau gejala lainnya yang akan segera menenggalamkan kapal itu dan membahayakan seluruh penumpang.
Dalam situasi semacam ini, tetap berpura-pura positif dengan mengatakan semuanya baik-baik saja, memuji-muji kinerja nakhoda dan para awak kapal yang sudah bekerja keras jelas tidak akan menyelamatkan kita dan semua orang yang berada di kapal itu dari bencana.
Situasi darurat membutuhkan tindakan darurat, kita harus mengingatkan orang-orang, terutama mereka yang bertanggungjawab akan bahaya yang tengah terjadi.
Gaslighting
Seringkali kita juga mendengar, ketika publik melakukan kritik, menyalakan tanda bahaya, responnya adalah, “Ngomong aja … Kerja!” atau “Kamu udah melakukan apa!?”
Lha kita kan penumpang, yang awak kapal dan seharusnya kerja bukannya situ?
Pejabat negara—yang memiliki otoritas atas anggaran, aparat, kebijakan dan berbagai perangkat kenegaraan lainnya—menuntut publik untuk melakukan pekerjaan yang mereka pinta sendiri setiap pemilu atau mereka terima dengan suka hati bahkan dengan sumpah jabatan, apa nggak salah?
Kadang narasi agama juga digunakan untuk meredam kritik publik, “masyarakat perlu sabar, kita harus ikhlas.” Seolah-olah, kalau publik bertanya, melakukan kritik, maka artinya tidak sabar dan tidak ikhlas.
Res publika itu artinya urusan publik
Para pendiri negara ini telah bersepakat bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik, ketika urusan negara menjadi urusan publik, ini adalah komitmen kita dalam bernegara.
Ketika warga bertanya apa saja yang telah dilakukan negara—misalnya saja—untuk mengatasi membumbungnya harga beras, bukan karena warga ingin ikut campur urusan negara, tapi karena urusan negara adalah urusan publik, mereka ingin tau apakah mandat yang mereka amanatkan dijalankan dengan baik atau tidak? Jangan pula tetiba masyarakat disuruh ganti nasi dengan pisang, singkong atau yang lainnya hanya karena pemerintah gagal mengatasi kelangkaan atau tingginya harga beras.
Upaya diversifikasi pangan adalah satu hal; langkah konkrit pemerintah untuk mengatasi kesemrawutan tata kelola dan menjaga ketersediaan pangan adalah hal lainnya.
Res publika itu urusan publik, tapi nggak berarti bukan urusan saya juga
Beberapa waktu yang lalu, pada saat harga cabai naik, seorang kepala daerah meminta masyarakat untuk menanam cabai sendiri. Tampak bijak sana, tapi tidak bijak sini.
Seandainya gagasan tadi lahir dari masyarakat sipil, tentu merupakan inisiatif positif yang harus diapresiasi, didorong dan didukung. Sudah banyak juga kelompok masyarakat yang melakukannya. Sayangnya, lontaran ini justru dikemukakan oleh pejabat negara yang seharusnya mengatasi masalah melalui instrumen kebijakan, alokasi anggaran dan manajemen sumber daya.
Ini kenapa kebalik-balik? Jangan-jangan, kalau terjadi kelangkaan dan kenaikan harga telur, masyarakat diminta bertelur sendiri.
Seolah Positif Tetapi Toksik
Emosi itu seperti buang angin, kalau tidak dikeluarkan akan jadi masalah. Tinggal kapan, di mana dan bagaimana saja cara mengeluarkannya. Sembarangan meluapkan emosi tentu bisa menimbulkan masalah, tetapi terus menerus menekan dan mengabaikannya juga sama bermasalah, sama saja dengan meracuni diri sendiri.
Persoalan dengan sikap seolah positif ini adalah kita cenderung mengabaikan tanda bahaya, kalau kata orang-orang pinter di televisi, “tidak ada sense of crisis.”
Jika publik merasa ada kejanggalan pada suatu kebijakan, hak-haknya dirampas, atau rasa keadilannya terusik, maka bertanya, mengajukan kritik atau protes sekalipun merupakan sesuatu yang wajar, ekspresi paling sehat yang mungkin lahir dari situasi semacam itu, daripada tiba-tiba bunuh diri karena tekanan ekonomi atau dikejar pinjol.
Membungkam ekspresi politik publik dengan dengan melempar tanggungjawab, mengaburkan substansi kritik, mengobral pernyataan-pernyataan ambigu, overdosis eufimisme, sedikit-sedikit teriak hoaks dan main UU ITE jelas tidak menyelesaikan masalah.
Ketika demokrasi mengalami regresi, konsolidasi otoritarianisme di depan mata, ideologi usang pembangunanisme diusung partai anak muda, maka kita tidak sedang baik-baik saja.
Adegan makan siang bersama seolah semuanya baik-baik saja jelas tidak mengubah kenyataan bahwa di Yahukimo sana rakyat meregang nyawa didera kelaparan, dan karena itu, setidaknya saya akan bilang, “Aduh! Maaf, kaki saya terinjak kaki bapak.”
Ikuti tulisan menarik Iman Haris lainnya di sini.
