Setelah langkah balik kiri keluarga Jokowi dari PDI-P, hingga kini belum ada pernyataan sikap yang tegas dari elite partai ini. Permintaan eliter partai kepada Gibran Rakabuming agar mengembalikan kartu tanda anggota PDI-P tidak digubris. Elitepun kemudian hanya merespon, soal keanggotaan Gibran sudah tutup buku. Hanya Bobby Nasution yang dinyatakan dipecat dari keanggotaan partai. Bagaimana dengan keanggotaan Jokowi di PDI-P? Sedikitpun tidak ada pernyataan jelas dan tegas dari elite PDI-P mengenai hal ini. Mengambang. Gamang.
Gamang, inilah posisi PDI-P pada saat ini dalam berhadapan dengan posisi politk baru Jokowi. Elite partai barangkali masih sibuk mengkalkulasi keseimbangan politik yang baru dan membuat sekian alternatif sikap terhadap Jokowi—orang yang mereka besarkan dan kini memilih jalan sendiri. Begitulah permainan politik, setelah guncang kemudian diikuti oleh situasi yang akan mengarah pada pembentukan keseimbangan baru. Meskipun begitu, luka yang ditimbulkan belum tentu seketika sembuh atau bahkan bisa bertahan hingga bertahun-tahun dan tercatat sebagai salah satu momen tidak mengenakkan bagi partai ini.
Bila terhadap Gibran saja, PDI-P begitu ragu mengambil sikap dan tindakan yang tegas, apa lagi terhadap Jokowi. Dalam upaya menemukan keseimbangan baru dalam relasinya dengan Jokowi, PDI-P mungkin merasa tidak nyaman berada di dalam kabinet pemerintah. Di sisi lain, elite PDI-P sudah mulai melancarkan kritik tapi malu-malu. Sesekali Ganjar Pranowo sebagai capres PDI-P mengritik pemerintahan, tapi kritiknya tidak lepas, tanggung, samar, untuk tidak menyebutnya terkesan serba salah. Setelah Ganjar mengritik kualitas penegakan hukum oleh pemerintah, buru-buru Mahfud Md menjelaskan apa yang dimaksud Ganjar. Ini juga pertanda kegamangan sikap.
Memang tidak mudah bagi PDI-P untuk segera keluar dari pemerintahan meskipun dari kacamata masyarakat langkah yang ditempuh oleh keluarga Jokowi itu ‘bagaimana gitu’. Lihatlah, para menteri dari PDI-P masih bertahan dalam kabinet. Keberadaan petugas partai di kabinet masih diperlukan, dan tampaknya mereka akan dipertahankan oleh partai hingga pemilu usai. Puan sendiri sudah menyatakan, seperti dikutip media, tetap akan mendukung pemerintah hingga selesai masa jabatan Jokowi.
Pilihan ini tampaknya karena PDI-P ingin tetap memiliki akses terhadap pengambilan keputusan penting pemerintahan serta akses dalam ikut mengendalikan pemerintahan, apa lagi ketika jadwal penyelenggaraan pilpres, pileg, dan pilkada semakin dekat. Apabila Megawati memutuskan untuk keluar dari pemerintahan sebelum masa jabatan kabinet berakhir, maka yang diperoleh adalah kerugian, meskipun dalam persepsi publik posisi PDI-P menjadi terlihat lebih tegas kepada siapapun, bukan pilah-pilih.
Di segi yang lain, langkah tidak tegas PDI-P dalam menyikapi Jokowi memperlihatkan bahwa elite partai tidak lagi bisa menganggap remeh kekuatan politik Jokowi. Sebagai presiden, Jokowi memegang komando atas semua instrumen negara. Pengaruhnya atas (ketua umum) partai-partai lain saat ini begitu besar. Jokowi sekarang bukan lagi Jokowi sepuluh tahun yang silam ketika PDI-P melambung-lambungkan sosok ini sebagai politikus yang sederhana, petugas partai yang sedang menjalankan tugas sebagai presiden, dan seterusnya.
Kejelasan dan ketegasan posisi PDI-P dalam relasinya dengan Jokowi, yang saat ini sedang lengket dengan Prabowo Subianto (yang semula juga dekat dengan PDI-P dan Megawati), akan menjadi lebih terang setelah pilpres dan pileg digelar. Keseimbangan baru yang lebih baru lagi mungkin saja akan terbentuk dan ini akan dipengaruhi oleh hasil pilpres dan pileg nanti. Mungkin saja yang sekarang berseteru akan berhepi-ria bersama kembali setelah pilpres nanti. Namanya juga permainan politik. Namanya juga sama-sama elite, ngapain berseteru terus-terusan…>>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
