KPU Tak Perlu Ubah Aturan demi ‘Mengamankan dan Menyamankan’ Cawapres

Aturan baru debat cawapres akan mereduksi hak rakyat untuk menilai kapasitas dan kemampuan setiap cawapres secara mandiri: bagaimana ia menjawab pertanyaan panelis maupun membalas kritik dari cawapres lain. Perubahan aturan ini juga mendatangkan pertanyaan: apakah kemandirian KPU semakin berkurang? Bagaimana kemudian legitimasi hasil pilpres nanti?

Debat antara calon wakil presiden tetap digelar, hanya saja formatnya tidak seperti debat cawapres pada Pilpres 2019. Ketika itu, para cawapres punya dua kesempatan untuk unjuk kapasitas melalui debat di antara mereka tanpa didamping capres. Kali ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah aturan: ketika cawapres berdebat, capres akan mendampingi. Jadi, kebayang bukan, saat cawapres berdebat dan kemudian grogi, capres yang mendampingi akan berbisik, “Tenang, aku ada di sini.”

Tidak mengherankan bila langkah KPU mengubah aturan tersebut ketika kontestansi sudah berjalan mengundang tanda tanya masyarakat. Tidak ada urgensi, tidak ada hal yang sangat mendesak, dan tidak ada kedaruratan yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah aturan main debat antar cawapres. Lalu apa pertimbangan KPU, tentu saja pertimbangan yang masuk akal, sehingga aturan debat diubah di tengah jalan alias menjelang debat cawapres berlangsung?

Perubahan ini membuat warga masyarakat menduga bahwa sikap KPU goyah. Bahkan, kesan bahwa KPU tidak independen dalam mengambil keputusan semakin sukar dihindari. Masyarakat menunggu-nunggu bagaimana penerapan aturan revisi tersebut saat debat berlangsung. Apa yang akan dilakukan KPU bila tiba-tiba ada capres yang ikut nimbrung berbicara saat cawapresnya selip lidah atau gagap karena kurang memahami persoalan yang diperdebatkan?

Bila KPU tidak konsisten dengan aturan yang dibuatnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini akan menurun. Dan bila independensi KPU dari waktu ke waktu hingga pemungutan suara berlangsung ternyata semakin terlihat, bukan tidak mungkin pemilihan umum ini akan kehilangan kredibilitas di mata warga negara. Jelas, ini tantangan serius bagi para komisioner KPU, apakah mereka mampu menjaga integritas dan independensi institusinya atau membiarkan diri menyerah pada tekanan eksternal dari manapun datangnya.

Debat para kontestan, baik capres dan cawapres, sangatlah penting untuk menunjukkan kapasitas masing-masing calon. Tak perlu ada pendampingan oleh capres ketika cawapres berdebat agar masyarakat dapat menyaksikan sendiri. Justru jika capres hadir dan mendampingi cawapres saat berdebat, kemandirian berpikir cawapres akan terlihat berkurang. Masing-masing cawapres boleh jadi merasa tidak leluasa untuk mengekspresikan pikirannya dalam debat.

Pendampingan oleh para capres masing-masing seakan-akan KPU meragukan kemampuan cawapres untuk menghadapi tantangan debat, sehingga perlu kehadiran capres agar cawapres merasa lebih percaya diri. Akankah terjadi jika cawapres silap lidah, capres akan langsung mengoreksinya. Lalu apabila cawapres gagap karena kurang mampu menjelaskan sebuah isu, capres lantas membantu menjelaskan? Walaupun kabarnya dalam aturan KPU yang baru, dalam debat cawapres capres dilarang ikut berbicara; tapi siapa tahu pada hari H nanti aturan ini diubah lagi?

Aturan baru ini akan mereduksi hak rakyat untuk menilai kapasitas dan kemampuan setiap cawapres secara mandiri: bagaimana ia menjawab pertanyaan panelis dan membalas kritik dari cawapres lain. Keluasan wawasan dan kedalaman pemahaman mereka terhadap sebuah isu juga bisa ditaksir dari penampilan masing-masing secara mandiri. Para cawapres adalah figur yang sudah siap untuk diuji begitu menyatakan kesanggupan untuk mencalonkan diri. Jadi, pengaturan oleh KPU untuk ‘mengamankan dan menyamankan’ cawapres tidak diperlukan. >>