Debat cawapres baru saja usai. Ada sebuah istilah yang telah diucapkan oleh salah satu cawapres, yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Istilah itu adalah political will, atau kemauan politik. Kata-kata ini terasa asing terdengar di telinga kita. Karena jarang sekali kita mendengar ada orang yang mengucapkan kata-kata ini. Dan seandainya ada, kita juga masih merasa bingung dan tidak mengerti, apa maksud dan arti dari kata-kata political will, atau kemauan politik ini.
Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Dan sudah 7 kali berganti presiden. Tetapi mirisnya, sampai saat ini hilirisasi aspal Buton masih belum kunjung terwujud. Fenomena ini sungguh sangat aneh, tidak masuk akal, dan tidak dapat dipercaya sama sekali. Masak sih, untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton saja dibutuhkan waktu lebih dari 78 tahun? Di mana akal sehat kita selama ini? Mewujudkan hilirisasi aspal Buton itu sejatinya adalah sangat mudah dan sederhana. Caranya adalah dengan membangun pabrik-pabrik untuk memanfaatkan dan mengolah bahan baku batuan aspal Buton untuk menjadi aspal Buton ekstraksi guna mensubstitusi aspal impor. Rasanya kita harus merasa sangat malu menjadi orang Indonesia, karena membangun pabrik ekstraksi aspal Buton saja, kita tidak mampu.
Tetapi setelah kita mempelajari secara lebih seksama, merenung cukup dalam, dan berpikir lebih jernih, ternyata masalah utama mengapa hilirisasi aspal Buton sampai saat ini masih belum juga terwujud itu adalah bukan hanya sekedar karena masalah tehnis. Tetapi sejatinya adalah karena masalah politis. Dan hakikatnya masalah itu bernama political will atau kemauan politik. Definisi dari political will atau kemauan politik adalah sejauh mana komitmen dukungan di antara pembuat keputusan kunci untuk solusi kebijakan tertentu untuk masalah tertentu. Dari definisi di atas, bahwa political will merupakan suatu metoda pengambilan keputusan dari seorang pemimpin yang sangat berpengaruh, dalam hal ini adalah seorang presiden, di dalam membuat suatu solusi kebijakan di dalam suatu masalah tertentu, baik di dalam organisasi atau perusahaan. Dan dalam hal ini adalah negara.
Mengacu atas dasar pemikiran bahwa masalah mewujudkan hilirisasi aspal Buton adalah masalah politis, maka cara untuk mau menyelesaikan masalah ini harus ditindaklanjuti secara politis juga. Pertama-tama kita harus berani mengakui dengan jantan, bahwa memang benar bahwa Indonesia sudah 45 tahun telah mengimpor aspal. Dan mengimpor aspal ini merupakan sebuah kebijakan politis pemerintah atau negara untuk memenuhi kebutuhan aspal di dalam negeri. Karena produksi aspal Buton tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan aspal nasional yang setiap tahunnya bertambah banyak, dan meningkat terus. Sampai tahap ini rakyat masih dapat memaklumi, dan memahami dengan baik kebijakan pemerintah tersebut.
Tetapi yang menjadi perhatian rakyat selama ini adalah Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Dan sudah 7 kali berganti presiden. Tetapi mirisnya, hilirisasi aspal Buton masih belum juga terwujud. Mengapa untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton harus diperlukan waktu lebih dari 78 tahun? Apakah selama ini negara telah hadir untuk membantu dan menyelesaikan masalah-masalah aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor? Dan pertanyaan berikutnya adalah mengapa sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki rencana dan program yang konkrit untuk mau berswasembada aspal? Seharusnya kedua pertanyaan ini sudah sejak lama diajukan oleh anggota-anggota DPR, sebagai wakil dari rakyat, kepada pemerintah.
Adapun masih ada 2 pertanyaan lagi. Pada tahun 2015, pak Jokowi sudah menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Tetapi mengapa sampai saat ini hilirisasi aspal Buton masih belum terwujud? Dan pada tanggal 27 September 2022, pak Jokowi sudah datang berkunjung ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Dalam kesempatan ini, pak Jokowi sudah menginstruksikan untuk membangun industri aspal alam di Pulau Buton. Tetapi mengapa sampai saat ini industri aspal alam di Pulau Buton masih belum terwujud?. Dan masih ada tambahan sebuah pertanyaan lagi. Mengapa pak Jokowi memutuskan Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024? Padahal pak Jokowi sendiri sudah tahu persis bahwa sampai saat ini hilirisasi aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor masih belum terwujud.
Dari kronologi peristiwa – peristiwa di atas, sejatinya telah menunjukkan dengan jelas dan terang kepada kita, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini untuk mau mensubstitusi aspal impor dengan mewujudkan hilirisasi aspal Buton hanya berupa wacana, pencitraan, dan retorika semata. Tidak ada kesungguhan hati dan kemauan serius secara politis, atau political will dari negara. Oleh karena itu, sampai kapanpun, apabila tidak ada kemauan politik sama sekali dari negara untuk mau mewujudkan hilirisasi aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor, maka sampai kiamatpun hilirisasi aspal Buton tidak akan mungkin bisa terwujud. It is clear.
Setelah kita mengetahui dan memahami dengan baik, bahwa sejatinya masalah mewujudkan hilirisasi aspal Buton itu adalah masalah politis. Dan pak Jokowi sendiri sebagai presiden RI ke 7 ternyata juga tidak mampu untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor, maka solusi satu-satunya adalah dengan melakukan pendekatan secara politis. Bagaimana cara pendekatan secara politis tersebut? Caranya adalah dengan melalui mekanisme pemilihan umum 2024. Pilihlah capres dan cawapres periode 2024 – 2029 yang akan berani mewujudkan hilirisasi aspal Buton, sebagai sebuah keputusan dan kemauan politis, atau political will. Dan bukan hanya sebagai wacana, pencitraan, dan retorika semata.
Dan untuk mengetahui siapakah diantara ketiga capres dan cawapres pemilu 2024 yang akan berani mewujudkan hilirisasi aspal Buton atas dasar political will?. Kalau ada, maka pilihlah mereka. Pilihan rakyat ini merupakan tindakan dan keputusan politis juga. Tetapi bagaimana mungkin rakyat bisa tahu paslon nomor urut berapa yang pasti akan berani mewujudkan hilirisasi aspal Buton? Adapun caranya adalah sangat mudah sekali. Paslon nomor urut 1 mengusung visi “perubahan”. Paslon nomor urut 2 dan 3 mengusung visi “keberlanjutan”. Padahal kita sudah tahu pasti bahwa pak Jokowi telah gagal untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Masak sih kegagalan ini perlu dilanjutkan? Oleh karena itu, yang paling mungkin dan paling berani untuk melakukan perubahan dengan mewujudkan hilirisasi aspal Buton adalah hanya paslon nomor urut 1 saja.
Untuk memastikan bahwa paslon nomor urut 1 tidak akan mengewakan rakyat untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton, maka wajib dibuatkan sebuah “Kontrak Politik”. Kontrak Politik ini untuk memastikan dan menjamin bahwa apabila paslon nomor urut 1 ini akan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 -2029, maka mereka wajib untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor sebagai sebuah keputusan politik, atau political will.
Membuat dan mempersiapkan “Kontrak Politik” ini sekarang menjadi tugas mulia dari para generasi milineal dan Gen – Z di Pulau Buton, demi untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton yang telah tertunda selama 78 tahun. Ayo generasi muda Buton, jangan lewatkan kesempatan emas pesta demokrasi 5 tahun sekali ini dengan membuat “Kontrak Politik” untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
