Kekuasaan itu candu, atau istilah anak sekarang ‘kekuasaan itu nagih’. Begitu mencicipi nikmatnya kekuasaan, penguasa pada umumnya akan ketagihan—pingin lagi dan pingin lagi berkuasa. Tidak ada penguasa yang memperpanjang kekuasaan demi memperjuangkan kemaslahatan rakyatnya. Semakin lama seseorang berkuasa maka ia cenderung semakin tidak mempedulikan rakyatnya—rakyat hanyalah sarana agar ia dapat terus duduk di kursi kekuasaan.
Semakin lama seseorang berkuasa, ia akan semakin merasa berat melepas kekuasaan. Ketika di awal kekuasaan, seseorang barangkali merasa akan mampu mengendalikan kekuasaan dan menggunakan kekuasaan untuk kemaslahatan rakyat. Namun, dalam catatan sejarah, semakin enggan seseorang melepas kekuasaan, bukannya ia semakin mampu mengendalikan kekuasaan, melainkan sebaliknya, kekuasaanlah yang mengendalikan penguasa. Kekuasaan menawarkan kenikmatan berkuasa yang semakin sulit ditolak oleh penguasa yang telah mencicipinya.
Kekuasaan akan menuntut penguasa untuk mengikuti logika kekuasaan. Kekuasaan akan memaksa penguasa untuk tunduk kepada rasionalitas kekuasaan, seperti pemusatan pengambilan keputusan, pengabaian suara rakyat, nepotisme. Logika kekuasaan selalu mendikte penguasa bahwa apabila kamu ingin bertahan, maka genggamlah erat-erat kekuasaan di tanganmu, jangan bagikan kepada orang lain walaupun sedikit, manfaatkan orang-orang yang haus kuasa tapi memiliki kelemahan sehingga kamu mampu mengendalikannya, dan seterusnya.
Nalar penguasa akhirnya gagal mengendalikan logika kekuasaan yang selalu menuntut untuk dipenuhi, yaitu kehendak untuk terus berkuasa. Hasrat kuasanya justru semakin besar, sehingga akal sehatnya tidak mampu bekerja dengan baik dan jernih. Akal sehatnya tunduk di bawah hasrat kuasanya. Ia pun semakin cemas dan diliputi kekhawatiran apabila kekuasaan lepas dari genggamannya. Karena itulah ia mencari dan menggunakan berbagai cara agar tetap berada di kursi kekuasaan.
Menjelang akhir masa jabatan, seorang penguasa sebenarnya sedang berdiri di simpang jalan: memenuhi hasrat diri untuk terus berkuasa atau menarik diri dari keriuhan dan naik kelas menjadi negarawan. Sejarah memberi bukti betapa tidak mudah bagi penguasa untuk menolak hasrat terus berkuasa, sebab kenikmatannya sungguh tak terkira dan penguasa jenis ini tidak pernah berpikir tentang bagaimana ia harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kelak kepada Sang Pemberi Kuasa.
Bagi para pemburu kekuasaan, menjadi negarawan bukanlah atribut yang menarik. Secara moral, atribut negarawan memang terkesan bergengsi, namun bagi para pemburu kekuasaan, secara praktis atribut ini dianggap tidak memiliki kekuataan apapun untuk menegakkan kekuasaan. Tidak ada nilai koersif pada atribut negarawan seperti halnya yang melekat pada atribut penguasa. Bagi pemburu kuasa, atribut negarawan hanya punya nilai moral dan etis; ketika nilai moral dan etis tidak lagi diindahkan serta dikesampingkan, maka atribut negarawan dianggap tidak punya arti nyata.
Menjadi negarawan agaknya memang panggilan atas hati nurani, masalahnya tidak setiap hati nurani mendengar panggilan itu. Bahkan, yang mungkin mendengar panggilan itu pun tidak selalu mampu menjawabnya, karena hasrat kuasanya lebih kuat. Karena keinginan memenuhi hasrat kuasanya, penguasa memilih untuk tetap jadi penguasa ketimbang naik jenjang menjadi negarawan. Bagi penguasa jenis ini, menjadi negarawan mungkin bergengsi, tapi tidak berdayaguna untuk berkuasa. Bila tidak berdayaguna secara riil, lantas untuk apa? Di titik inilah, seorang penguasa telah memilih jalan dengan tidak menjadi negarawan. Ketika ia memenuhi hasrat kuasanya, saat itu pula ia gagal menjadi negarawan yang mengedepankan kepentingan bangsanya jauh di atas kepentingan dan hasrat kuasanya sendiri. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
