Pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, bukanlah sekedar perkara menang dan kalah dalam pemungutan suara atau seberapa banyak suara yang dikumpulkan dan berapa banyak kursi yang diperoleh di parlemen. Pemilu juga bukan sekedar apakah seorang capres akan tinggal di Istana Presiden atau menjadi oposisi. Ada pertaruhan besar dalam setiap peristiwa pemilihan umum, yaitu menjaga kepercayaan rakyat bahwa dalam konteks negara demokrasi, pemilu merupakan cara yang baik—bila bukan yang terbaik—untuk memilih pemimpin nasional.
Siapakah yang harus memikul tanggung jawab terbesar dalam hal menjaga kepercayaan rakyat atas prinsip-prinsip dan pelaksanaan demokrasi yang sehat? Pertama-tama, tidak lain dan tidak bukan ialah elite politik dan kekuasaan, baik yang berada di luar pemerintahan (ketua-ketua partai politik) maupun dan terutama yang sedang duduk di institusi negara—lebih khusus lagi ialah presiden, para menteri, para ketua lembaga legislatif, para ketua lembaga yudikatif, serta lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk TNI dan Polri.
Para elite tersebut mesti memperlihatkan sikap dan perilaku jujur, adil, memisahkan dan tidak membaurkan kepentingan pribadi dan kepentingan negara, menjaga etika politik dan bernegara, maupun menghindari konflik kepentingan, yang semua itu sangat diperlukan demi menjaga kepercayaan rakyat kepada pemilu. Para elite mesti menunjukkan keteladanan bahwa pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil harus betul-betul diikhtiarkan, bukan sekedar dijadikan jargon dalam pidato-pidato.
Ikhtiar untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap institusi pemilu mesti betul-betul diperlihatkan, antara lain dengan melepaskan jabatan di pemerintahan bagi para elite partai politik dan terlebih lagi bagi calon presiden--yang sayangnya, ini tidak terwujud. Persoalannya menjadi semakin serius manakala para elite tersebut sudah tahu bahwa terdapat konflik kepentingan antara posisinya sebagai pejabat negara dan sebagai elite partai yang sedang berkompetisi, namun mereka mengabaikan hal itu. Artinya, mereka menyadari benar bahwa ada keuntungan politik yang diperoleh dengan tidak melepas jabatan di pemerintahan dan karena itu seruan masyarakat tidak dipedulikan, yang kemudian diperkuat oleh aturan yang membolehkan para elite partai dan capres-cawapres untuk tetap memegang jabatan di pemerintahan.
Sekedar cuti beberapa hari setiap pekan bukanlah cara yang memadai untuk memperlihatkan niat baik menjaga institusi pemilu agar kemudian rakyat tetap memercayai pelaksanaan maupun hasil-hasilnya. Urusan pemerintahan pada akhirnya tidak memperoleh perhatian yang semestinya dari pemegang jabatan, karena ia sibuk melakukan berbagai langkah untuk memenangi pemilu. Urusan memenangkan pemilu dikaburkan oleh praktik-praktik mengambil keuntungan politik dari urusan pemerintahan.
Masalah pemilu menjadi sangat krusial, bukan lagi hanya terkait dengan keraguan para peserta terhadap hasil-hasilnya, tetapi dalam masa-masa mendatang berpotensi semakin mengikis kepercayaan rakyat terhadap kebaikan dan tujuan baik pemilu. Kisruh pencatatan dan pelaporan hasil penghitungan suara oleh Sirekap ikut menambah keraguan terhadap hasil pemilu, karena itu kekisruhan ini sangat mendesak untuk dijernihkan.
Modal penting bagi pemerintahan yang akan terbentuk nanti ialah keterpilihan yang terlegitimasi karena dilaksanakan secara jujur adil. Legitimasi hanya dapat diperoleh apabila rakyat memiliki kepercayaan yang sangat tinggi terhadap kejujuran dan keadilan seluruh proses pemilihan umum sejak awal hingga akhir, termasuk apabila terjadi sengketa maka keputusannya pun harus dilandasi oleh kejujuran dan keadilan para hakim pemutus perkaranya.
Dalam keadaan seperti sekarang ini, kepercayaan rakyat terhadap proses dan hasil pemilihan umum menjadi isu yang krusial, yang akan memengaruhi kelanjutan kehidupan bangsa selanjutnya. Para elite politik dan kekuasaan semestinya menunjukkan kesungguhan mereka dalam menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemilihan umum sebagai proses yang disepakati bersama untuk mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat yang betul-betul mencerminkan kehendak rakyat. Apabila terdapat penyimpangan dalam proses ini, para elite semestinya segera memperbaikinya. Berpikirlah tentang masa depan rakyat, masa depan demokrasi yang sehat, jangan sia-siakan kepercayaan rakyat terhadap sistem pemilihan umum sebelum rakyat menjadi apatis. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
