Kasak-kusuk tentang sebuah rencana besar diberitakan media massa: akan dibentuk sebuah koalisi besar yang melibatkan partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dan akan dinamai Barisan Nasional. Apabila stakeholder terkait sepakat dengan gagasan ini, koalisi ini akan melibatkan Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PBB, PSI, dan Gelora.
Menurut pemberitaan media massa, koalisi ini ditargetkan dapat berlangsung lama hingga sampai ke tahun 2045, saat Republik Indonesia berumur tepat 100 tahun yang dijargonkan sebagai Indonesia Emas. Bila dihitung dari tahun sekarang, maka koalisi ini akan berusia 21 tahun saat itu, dan boleh dikata merupakan koalisi permanen. Masa pemerintahan 21 tahun itu setara dengan pemerintahan Soekarno (1945-1966), dan bila ditambah dengan 10 tahun pemerintahan Jokowi, itu hampir menyamai masa pemerintahan Soeharto (1966-1998).
Secara permukaan, tujuan dari pembentukan koalisi besar ini dapat diduga sebagai upaya menjaga kestabilan pemerintahan dari masa ke masa. Tentu saja, pemerintahan oleh koalisi besar, yang berarti pemerintahan yang membentang sepanjang dua dekade mendatang harus diisi oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi besar. Tidak ada kemungkinan bagi partai selain koalisi besar untuk memerintah kecuali jika partai itu bersedia bergabung ke dalam koalisi besar. Kehadiran koalisi besar akan membuat partai di luar koalisi akan sulit memenangkan suara mayoritas dari hasil pemilihan umum.
Bila desain seperti itu benar-benar hendak diwujudkan, Dewan Perwakilan Rakyat akan dikuasai mayoritas berkelanjutan. Oposisi sangat minor dari segi jumlah sehingga tidak akan mampu berkutik menghadapi mayoritas dalam perdebatan mengenai berbagai aturan publik yang digodog di parlemen. Sekalipun mungkin didukung oleh rakyat, oposisi ini tidak akan berdaya menyuarakan kepentingan rakyat banyak.
Maknanya, fungsi kontrol dan penyeimbang akan merosot drastis. Dengan demikian, sepanjang dua dekade ke depan, bila koalisi besar ini terwujud, tidak akan muncul pemerintahan alternatif yang dapat menawarkan gagasan berbeda, sebab sangat mungkin sulit memenangi pemilihan presiden. Repotnya lagi, apabila partai-partai oposisi ini tidak mampu mempertahankan sikapnya dan kemudian memilih untuk bergabung dengan pemerintah. Artinya, sekalipun anggota DPR dipilih oleh rakyat, namun mereka lebih mewakili kepentingan elite kekuasaan.
Dalam pemberitaan media massa ini, nama Joko Widodo ditiupkan sebagai calon pemimpin koalisi besar. Jokowi disebut-sebut akan bertindak sebagai orang yang dituakan, bahkan ada yang menyebutkan bahwa Jokowi akan ditempatkan sebagai Bapak Bangsa. Alasannya, Jokowi layak dituakan dibandingkan pemimpin partai politik yang tergabung dalam koalisi ini, sebab ia mantan presiden.
Pertanyaannya, sebagai mantan presiden yang tidak memimpin partai, bagaimana mungkin Jokowi akan menjadi pemimpin koalisi besar? Ia membutuhkan kendaraan atau sponsor yang kuat untuk menempatkan diri sebagai ‘yang dituakan’ dalam koalisi besar. Inilah yang kemudian dikaitkan dengan kemungkinan penggusuran Airlangga Hatarto dari jabatan ketua umum Golkar dan diganti oleh Bahlil. Tempo menulis bahwa Bahlil akan mencalonkan diri dan disebut-sebut didukung oleh Presiden Jokowi. Andai Bahlil terpilih sebagai ketua umum baru Golkar, Jokowi diproyeksikan menduduki posisi ketua Dewan Pembina Golkar yang memiliki kewenangan besar untuk menentukan arah dan kebijakan politik Golkar.
Jika Golkar berhasil dikendalikan, menyusul kemudian partai-partai lain yang tergabung dalam koalisi besar. Jadilah orkestra besar dengan konduktor Jokowi. Bila skenario ini benar dan hendak diwujudkan, maka sesungguhnya rencana ini merupakan bentuk perpanjangan kekuasaan Jokowi namun dengan jalur yang berbeda dibandingkan usulan sebelumnya, yaitu presiden 3 periode.
Sulit dihindari dugaan bahwa hasrat Jokowi untuk tetap berada di panggung politik papan atas ini tidak lepas dari mengamankan masa depan dirinya sendiri maupun masa depan karir politik anak-anak dan menantunya. Bila Gibran Rakabuming dan Prabowo Subianto dinyatakan memenangi Pilpres 2024, Gibran akan menjadi wakil presiden, sedangkan saudara lainnya mengincar jabatan politik yang lebih tinggi. Maknanya, agenda membentuk koalisi besar dapat dilihat sebagai bagian dari skenario mengamankan masa depan politik keluarga Jokowi.
Soal lain yang krusial bagi masa depan bangsa ini ialah apabila peran Jokowi demikian besar, yakni sebagai pemimpin koalisi besar yang menentukan arah dan kebijakan politik koalisi, lantas bagaimana kepemimpinan Prabowo sebagai presiden terpilih (bila ia ditetapkan sebagai pemenang pilpres 2024)? Bagaimana relasi kekuasaan dan politik antara Prabowo sebagai presiden dengan Jokowi sebagai pemimpin koalisi besar, yang di dalamnya terdapat Gerindra? Akankah Jokowi mendikte Prabowo melalui koalisi besar, sehingga Prabowo sebagai presiden tidak akan bisa mandiri mengambil keputusan?
Isu tentang koalisi besar tampaknya sengaja dibocorkan untuk melihat bagaimana reaksi berbagai pihak. Apabila agenda ini riil, maka tidakkah ini sama saja dengan rencana mengembalikan Indonesia ke masa Orde Baru ketika satu orang mengendalikan semuanya? >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
