Santernya pemberitaan media massa bahwa Jokowi dan/atau Gibran Rakabuming hendak bergabung dengan Golkar mengingatkan pada upaya Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat dari AHY dan SBY. Belum jelas benar, trik apa yang akan digunakan keluarga Jokowi untuk memasuki Golkar. Namun, boleh jadi, berbeda dengan cara yang ditempuh Moeldoko saat ingin menguasai Demokrat.
Belajar dari pengalaman kegagalan Moeldoko mengambil alih Demokrat, Jokowi mungkin akan memilih cara yang berbeda, jalan yang sedikit memutar tapi diperkirakan bisa lebih efektif. Jika Gibran yang masuk dan mengincar kursi ketua umum Golkar, akan muncul resistensi dari kader Golkar. Bagaimana pun Golkar bukanlah partai seperti PSI yang dengan mudah kursi ketua umumnya ditempati oleh Kaesang Pangarep, yang juga anak Jokowi. Meskipun nanti, misalnya, Gibran ditetapkan sebagai wakil presiden, ia tetap seorang pemain baru yang belum memiliki pengalaman memadai untuk memimpin partai yang sudah puluhan tahun malang melintang di jagat politik.
Jokowi kemungkinan lebih mudah masuk, tapi mungkin bukan sebagai ketua umum. Santernya kabar lain bahwa Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, akan maju untuk memperebutkan kursi Ketua Umum yang saat ini ditempati Airlangga Hartarto bisa dipandang sebagai pintu masuk bagi Jokowi. Skenarionya barangkali Bahlil diupayakan menjadi ketua umum dengan sepenuh cara, sedangkan Jokowi akan menduduki jabatan Ketua Dewan Pembina Golkar yang saat ini ditempati Aburizal Bakrie.
Di satu sisi, Jokowi mungkin lebih dapat diterima dibandingkan Gibran, di saat yang sama Jokowi secara politik lebih berpengalaman berada di sebuah partai dibandingkan anaknya. Meskipun, mungkin saja, resistensi terhadap masuknya Jokowi tetap ada di internal Golkar. Bagaimanapun masuknya orang baru yang tiba-tiba menduduki posisi strategis akan menimbulkan kegusaran di kalangan elite Golkar dan para kadernya, seperti tercermin dari peringatan sebagian elite Golkar bahwa siapapun bisa dengan mudah menjadi anggota Golkar, tapi untuk menempati jabatan strategis tertentu mesti memenuhi syarat-syarat partai.
Meskipun sebagian elite Golkar terkesan menyambut Jokowi yang memiliki pengalaman sebagai presiden selama 10 tahun akan bergabung dengan Golkar, namun pernyataan mereka juga menyiratkan sikap waspada. Dan seandainya skenario ini betul-betul terwujud, boleh dikata Golkar kembali takluk oleh strategi Jokowi setelah dalam pilpres yang baru saja berlalu Airlangga Hartarto yang semula dijagokan menjadi capres/cawapres akhirnya harus bersedia menyerahkan kesempatannya kepada Gibran. Dalam politik hal seperti ini memang mungkin terjadi, tapi bagi partai berpengalaman seperti Golkar kejadian tersebut sungguh tragis.
Tapi, namanya juga politik, syarat dan aturan akhirnya akan dapat diubah sesuai kepentingan dan kekuatan siapa yang lebih tangguh. Ini akan menjadi ujian bagi Golkar apakah mampu mempertahankan tradisinya sebagai partai besar yang sudah puluhan tahun menjadi pemain utama jagat politik Indonesia ataukah akan lemah dihadapkan pada strategi Jokowi untuk mengendalikan Golkar. Di masa lalu, hanya Soeharto yang mampu mengatur siapa menjadi apa di dalam Golkar, akankah Jokowi mampu melakukannya di masa sekarang?
Apabila skenario Bahlil menjadi ketua umum baru Golkar dapat diwujudkan, begitu pula Jokowi menjadi ketua dewan pembina baru Golkar, maka jalan menuju pembentukan koalisi besar para pendukung Prabowo-Gibran akan semakin mulus. Dengan demikian, posisi Jokowi dalam politik kekuasaan akan tetap sentral dan posisi Gibran sebagai wakil presiden akan aman dari gangguan. Negosiasi apa yang akan berlangsung antara Jokowi dan Prabowo sebagai presiden terpilih, apakah Prabowo akan jadi tawanan politik Jokowi yang meskipun menjadi presiden resmi namun tidak mampu melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi? >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
