Pada awal September 2023, Pemerintah Malaysia menerbitkan dokumen Malaysia New Industrial Masterplan (NIMP) 2030. Dokumen ini berisi kebijakan industri untuk sektor manufaktur dan sektor jasa terkait manufaktur yang dirumuskan dengan tujuan untuk mentransformasi industri manufaktur Malaysia ke tingkat yang lebih tinggi dengan memanfaatkan tren global yang sedang berkembang.
NIMP 2030 menjadi dokumen arahan strategis nasional bagi pengembangan industri, referensi bagi Investor dan negara lain mengenai posisi dan arah Malaysia ke depan, serta menampilkan peran dari Pemerintah dalam membentuk perekonomian. Dokumen ini juga menjadi salah satu bentuk pernyataan bahwa industri manufaktur merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi (key engine of growth) Malaysia, dimana saat ini sektor manufaktur Malaysia berkontribusi pada lebih dari 20% GDP, lebih dari 75% total ekspor, dan lebih dari 15% lapangan pekerjaan di Malaysia.
Terdapat tiga target utama makroekonomi yang hendak dicapai dari sektor manufaktur Malaysia, yaitu peningkatan nilai tambah (GDP) dari RM364,1 billion (sekitar Rp1.200 triliun) di tahun 2022 menjadi RM587,5 billion (sekitar Rp2.000 triliun) di tahun 2030, peningkatan jumlah tenaga kerja dari 2,7 juta di tahun 2022 menjadi 3,3 juta di tahun 2030, serta peningkatan rata-rata upah dari RM1.976 (sekitar Rp6,6 juta) di tahun 2022 menjadi RM4.510 (sekitar Rp15 juta) di tahun 2023.
Selain itu terdapat target kuantitatif lainnya seperti, peningkatan porsi ekspor UKM terhadap total eksor dari 11,7% di tahun 2021 menjadi 25% di tahun 2030, peningkatan pangsa pasar global dalam ekspor barang manufaktur berteknologi tinggi dari 3% di tahun 2021 menjadi 6% di tahun 2030 serta barang ramah lingkungan (green) dan digital dari 2% di tahun 2021 menjadi 4% di tahun 2030, serta pengurangan intensitas emisi karbon dari 33% di tahun 2021 menjadi 45% di tahun 2030.
Malaysia mengklaim memiliki value proposition untuk dapat mencapai target-target tersebut, yaitu lokasi geografis yang strategis (di tengah-tengah rute perdagangan tersibuk di dunia), memiliki tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi dan terampil berbahasa Inggris, kepastian hukum yang kuat (stabil), kaya akan sumber daya alam untuk bahan baku industri, serta kualitas infrastruktur.
Namun demikian, Malaysia juga menyadari adanya tantangan yang perlu diatasi. Dalam dokumen NIMP 2030, Malaysia menyarikan 12 tantangan utama, yaitu kompleksitas ekonomi yang tumbuh terbatas, produktivitas tenaga kerja yang mengalami stagnasi, kesenjangan jumlah dan keterampilan (skills mismatch) talent, ketergantungan pada re-ekspor yang terus meningkat, perjanjian perdagangan bebas (FTAs) yang kurang dimanfaatkan perusahaan local, diversifikasi produk dan pasar yang tumbuh terbatas, hambatan non tarif meningkat, investasi asing (FDI) yang menghambat partisipasi pada rantai pasok global (GVC) dan menurunnya investasi domestic (DDI), peningkatan kesenjangan dalam manufaktur di antara negara-negara bagian, partimisasi UMKM dalam GVC yang tumbuh terbatas, pembiayaan untuk ventura baru yang tidak mencukupi, dan kemudahan berusaha yang masih perlu ditingkatkan.
NIMP 2030 merinci empat enablers yang mewakili masing-masing misi. Pertama, memobilisasi ekosistem pembiayaan, mulai dari lembaga keuangan hingga pasar modal, didukung pendanaan pemerintah melalui NIMP Industrial Development Fund (NIDF) dan NIMP Strategic Co-Investment Fund (CoSIF). Kedua, mendorong minat dan pengembangan talenta lokal melalui kebijakan sistem pengupahan progresif. Ketiga, meningkatkan kemudahan berusaha bagi investor melalui sinergi antar Kementerian dan Lembaga serta Pembangunan portal terpadu (one-stop portal). Terakhir, memperkenalkan kerangka tata kelola seluruh negara (whole-of-nation governance framework) serta membentuk unit yang didedikasikan untuk memonitor implementasi (delivery management unit).
Selain keempat enablers tersebut, NIMP 2030 juga merinci 21 strategi dan 62 rencana aksi. Strategi yang dimuat dalam NIMP 2030 berkaitan dengan mendorong peningkatan nilai tambah industri, meningkatkan keterlibatan dalam rantai pasok global, menumbuhkan ekosistem riset dan mendorong inovasi, mempercepat adopsi teknologi, meningkatkan keterampilan dan partisipasi tenaga kerja lokal, mempercepat digitalisasi dan integrasi pemerintah, membangun rantai pasok yang tangguh termasuk terhadap perubahan iklim, serta transisi energi bersih dan terbarukan.
Selanjutnya, sejumlah rencana aksi yang tertuang dalam NIMP 2030 diantaranya menciptakan global IC design champions dari Malaysia, menarik global leader untuk membangun wafer frabrication (proses pembuatan IC) di Malaysia, mengidentifikasi peluang untuk mendapatkan nilai tambah tinggi pada subsektor dirgantara, farmasil, dan alat kesehatan, menetapkan topik dan KPI (Key Performance Indicator) yang spesifik kepada universitas untuk penelitian dan pengembangan terkait industri, meremajakan branding “Made in Malaysia”, dan mendigitalisasi titik kontak dengan pemerintah secara end-to-end di seluruh siklus hidup bisnis.
Bagaimana dengan di Indonesia? Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pengembangan industri manufaktur dalam negeri, diantaranya melalui pembangunan infrastruktur fisik agar dapat menampung peningkatan kapasitas produksi dalam beberapa tahun ke depan serta menurunkan biaya logistik. Selain itu, pembangunan kawasan industri terpadu juga diharapkan dapat mendorong aliran investasi di Indonesia. Namun, penguatan infrastruktur fisik juga perlu didukung dengan penguatan infrastruktur non fisik, yaitu kepastian hukum, SDM yang berkualitas, serta ekosistem riset dan inovasi yang kuat.
Ikuti tulisan menarik Febrianto Dias Chandra lainnya di sini.
