Saya Umi Qoidah usia 38 tahun, bekerja di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur sebagai pendamping Pekerja Rumah Tangga (PRT) di wilayah Malang. Saat memutuskan sebagai pendamping PRT, saya sadar akan konsekuensi yang harus dihadapi. Keseharianku akan sangat sibuk mencari ruang dan kesempatan, agar bisa berinteraksi dengan para pemilik profesi (PRT) yang hingga kini masih dianggap sebelah mata itu.
Para PRT memiliki dua rumah yang sama-sama harus diurus. Satu rumah menjadi tempatnya membangun mimpi bersama keluarga, sementara yang lain menjadi tempat hidupnya bersandar. Kedua rumah itu tidak bisa ditinggalkan. Karenanya tidak mudah bisa 'bercengkerama' dengam mereka. Waktu yang dimiliki PRT sangat terbatas, sehingga jadi pendamping pun harus punya energi dan waktu ekstra, apalagi dengan target PRT yang harus saya dampingi.
Di rumah kedua para PRT harus patuh pada majikan, kendati mereka dibayar bukan untuk kepatuhan itu sendiri. Tugasnya adalah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan domistik sang majikan. Namun tidak jarang, perlakuan para majikan pada PRT berlebihan. Ada yang melarang ikut kegiatan pendampingan seperti pertemuan rutin PRT yang diadakan setiap bulan, lantaran khawatir menganggu pekerjaan.
Pelatihan pendamping PRT
Saya mendapat bekal saat diikutkansertakan dalam berbagai pelatihan tentang PRT. Pelatihan Kondisi Kerja bagi PRT Secara Mandiri membuka wawasan saya, bahwa PRT harus aman dalam menjalankan pekerjaan. Pelatihan itu saya peroleh di Bekasi pada Mei 2015. Saat itu diberikan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi PRT, yang kemudian saya jadikan modal pendampingan.
Saya juga mendapat kesempatan untuk mengikuti TOT (Training of Trainer) kerja layak bagi PRT dan penghapusan PRT Anak (PRTA). Training berlangsung selama empat hari di Bogor pada Agustus 2015.
Usai mengikuti TOT, dipercayai memfasilitasi stakeholders PRT di Propinsi Jawa Timur. Sejumlah organisasi yang terlibat penanganan PRT diundang sebagai peserta untuk mendapat materi kerja layak bagi PRT.
Berikutnya, mendapat pelatihan pengorganisasian PRT dengan metodologi Rapid Assessment Procedures (RAP) oleh Jala PRT pada September 2015 di Depok, Jawa Barat. Metode penggalian data dan mengajak PRT untuk bergabung semakin mempersenjatai tugas saya di lapangan.
Materi K3 bagi PRT yang diberikan mengugah kesadaran saya, bahwa PRT sekalipun harus bekerja secara nyaman. Pemahaman itu sekaligus mendorong semangat agar para PRT dampingan untuk menyadarinya pula. Para PRT harus menyadari pentingnya keselamatan saat bekerja.
Contohkan, seorang PRT harus menyadari bahaya kompor saat bocor dan teknik menyelesaikan secara aman. Harus mengenali zat kimia berbahaya yang menyangkut keselamatan diri dan keluarga majikan. PRT harus mengenal alat-alat cangih, sehingga dapat mengoperasikan secara benar dan aman. Cara mengoperasikan sebuah alat yang asing bagi PRT, bisa saja menimbulkan bahaya yang mengancam.
Lebih penting lagi para PRT sebenarnya memiliki smart idea (ide cemerlang) yang muncul dari kebiasaan sehari-hari. Contohnya, seorang PRT secara kreatif memberikan label pada gula dan garam, sehingga tidak terjadi kekeliruan.
Ide-ide itupun menjadi tema pendampingan di antara PRT, sehingga saling bertukar penggalaman. Masing-masing PRT juga melakukan identifikasi smart idea yang ternyata tanpa sengaja telah dijalaninya.
Pengalaman Pendampingan
Seiring waktu, semakin bergelut dengan para PRT, semakin banyak persoalan yang bisa terekam. Kompleksitas persoalan seolah sulit terurai, namun menurut saya sebagai pendamping bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk diurai.
PRT yang semula beranggapan akan mendapatkan bantuan pemerintah ketika ikut pendampingan, sedikit banyak menyadari perlunya berkelompok. Lewat berkelompok banyak manfaat yang bisa dipetik, termasuk bertukar pikiran dan ide, bahkan untuk tempat berkeluh kesah menyampaikan persoalan.
Para PRT masih merasakan perlakuan kurang wajar dari majikan maupun lingkungan sosial. Padahal yang dilakukan adalah sebuah profesi yang seharusnya ternilai secara ekonomis dan melekat kehormatan bersamanya. Mereka selalu dalam posisi kalah atas sang majikan.
Mungkin juga pengaruh budaya, PRT sendiri juga terkadang sudah menempatkan diri pada posisi yang tidak sepatutnya. Penghargaan terhadap diri dan profesi terkadang sejak awal sudah tidak pada posisi yang tepat. Kesadaran itu yang harus ditumbuhkan, bahwa PRT sama seperti profesi yang lain, profesi terhormat.
Kesadaran itu pun sedikit muncul, sebagian PRT menyadari dan memahami posisinya. Beberapa berani memasang tarif dan memilih pekerjaan yang nyaman. Bahkan tidak jarang mereka menyampaikan keberatan, kendati dengan bahasa yang sederhana dan sindiran.
"Sekarang barang-barang naik, masak gaji tidak naik," atau mereka akan saling bertukar informasi soal kelayakan gaji bagi PRT.
Di lingkungan tempat pendampingan saya, PRT masih belum terpenuhi hak-haknya, minimnya upah yang diberikan dan belum ada hari libur. PRT dipandang sebagai pembantu bukan pekerja padahal dalam Peraturan Menteri ketenagakerjaan tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga nomor 2 tahun 2016 pasal 1 disebutkan, “Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain". Dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat (2) dengam tegas mengatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
PRT bagi saya sudah menjadi sahabat, teman bercakap bahkan curhat. Kalimat-kalimat yang tersampaikan sebuah motivasi, agar mereka tercerahkan, jauh dari provokasi. Nyaris setiap hari tegur sapa dan tawa pecah saat bersua.
Semoga para PRT bisa terus selalu tersenyum dengan keberadaan saya. Saya pun bangga memiliki PRT dampingan yang tanpa jarak dan selalu ceria.
Ikuti tulisan menarik Umi Qoidah lainnya di sini.
