Beberapa waktu yang lalu, salah satu media cetak terkemuka di Indonesia memuat artikel yang cukup bombastis dengan judul "Jalan Trans Papua, Menembus Gunung dan Membelah Bukit,". Dari judulnya saja sudah bisa kita nilai bahwa ini merupakan maha karya yang sangat luarbiasa. Tulisan ini juga lebih mengedepankan bagaimana keberhasilan pemerintah dalam membangun infrastruktur di Papua.
Sebelumnya pemberitaan tentang perhatian dan pembangunan di Papua sudah banyak dipublikasikan, dan jika itu benar terjadi maka akan sangat berdampak positif untuk saudara-saudara kita di daerah paling ujung Indonesia tersebut. Namun, ada beberapa media ataupun pihak yang mencoba membandingkan antara era Jokowi dan SBY. Dari sudut pandang yang disampaikan seperti menjelekkan era sebelumnya dan mengangkat Jokowi secara berlebihan. Karena itu layak untuk kita kupas, apakah benar Jokowi lebih perhatian dibandingkan SBY?.
Jika kita hanya membaca pemberitaan dari media massa yang berbasis di Jakarta, mungkin yang kita dapatkan hanya informasi yang disampaikan pejabat terkait. Sedangkan fakta lapangannya tentu orang yang berasal dari Papua atau tokoh asli Papua lebih mengetahui, karena mereka sehari-hari mengikuti perkembangan daerah mereka.
Dari keterangan tokoh Papua, Natalius Pigai, ada fakta yang berbeda dari apa yang disampaikan media massa tersebut. Pembangunan luarbiasa yang digembar-gemborkan tidak terjadi dilapangan, dan malahan kondisi infrastruktur lebih buruk. Dia menegaskan bahwa selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak pernah mengetahui Rancang Bangun Insfrastruktur Jalan dan Jembatan di Papua 2015-2019.
Malahan dia menantang untuk menunjukkan mana dan berapa kilo meter ruas jalan prioritas dan mana ruas jalan strategis untuk konektivitas antar kota/kabupaten, provinsi dan jalan nasional selama 2015-2019?. Dia juga menyebutkan pemerintah saat ini tidak memiliki grand design tentang pembangunan Papua. Dia membandingkan dengan Pemerintah sebelumnya (era SBY) yang disebutkan Natalius memiliki grand design infrastruktur jalan di Papua secara serius melalui instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua.
Bahkan dalam RPJM 2010-2014 Pemerintah secara jelas membangun Grand Design dalam rangka mengatasi permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dijelaskannya itu semua menjadi landasan bagi Pemerintah Pusat membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas Provinsi Papua 2010-2014. Yaitu 7 ruas jalan strategis dan 4 ruas jalan prioritas.
Untuk membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas dengan dana sebesar Rp. 9,78 Triliun. Pembangunan 7 ruas jalan strategis itu adalah Nabire, Waghete dan Enarotali (262 km), Jayapura, Wamena dan Mulia (733 km), Timika, Mapuru Jaya dan Pomako (39,6 km), Serui, Menawi dan Saubeba (499km), Jayapura ke Sarmi (364 km), Jayapura, Holtekam batas PNG (53 km), Merauke Waropko (557 km), dengan total 2.056 km.
Sementara itu 4 ruas jalan prioritas Provinsi Papua sepanjang 361 km, yakni Depapre-Bongrang, Wamena-Timika-Enarotali, dan Ring Road Jayapura. Provinsi Papua Barat, masing-masing 4 ruas jalan. Sorong-Makbon-Mega sepanjang (88 km), Sorong-klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari (606,17), Manokwari-Maruni -Bintuni (217,15), Fak-Fak-Hurimbe, Bomberai (139,24).
Sedangkan untuk kondisi jalan, Natalius juga menyampaikan kalau saat ini hampir semua jalan Trans Papua rusak parah. Jalan Merauke-Boven Digul sebelum Jokowi memimpin dapat ditempuh dengan jarak satu hari, sekarang harus ditempuh hingga satu Minggu. Dalam catatannya Pemerintah baru hanya membangun 231,27 kilometer, itupun hanya terlihat Wamena-Nduga. Karena grand design pembangunan insfrastruktur Papua belum pernah diumumkan. Bahkan rakyat bertanya kepada saya beberapa isu negatif yang ditujukan pada proyek insfrastruktur di Papua yang katanya mencapai anggaran trilyunan rupiah.
Selain membongkar tentang kondisi jalan dan tidak adanya grand design, masyarakat Papua juga mempertanyakan tentang kenapa sekarang kontraktor asli Papua sulit mendapatkan proyek, walau itu hanya sub kontraktor. Dia juga menyampaikan kalau masyarakat juga bertanya kepada Presiden Jokowi, mengapa Kepala Balai Pembangunan Jalan dan Jembatan Papua tidak pernah dipimpin oleh putra asli Papua? Selalu dipimpin oleh orang non Papua bahkan. Ucapan Komisioner Komnas HAM tersebut patut untuk diperhatikan.
Dia bahkan menantang jika memang benar telah terjadi pembangunan luarbiasa untuk menunjukkan kepada dirinya. Karena sebagai tokoh Papua yang ada di Jakarta, masyarakat yang berada di Papua selalu menanyakan tentang hal itu kepadanya. Terlebih lagi pemberitaan yang menyampaikan keberhasilan terus menerus diproduksi, tapi fakta lapangannya belum tentu benar.
Dengan ucapan tokoh Papua tersebut menjadi pelajaran bagi media massa agar jangan membanding pemimpin tanpa mempunyai fakta lapangan. Karena informasi yang sesat dapat memunculkan fitnah. Jika ada kekurangan pemimpin sebelumnya, itu diperbaiki. Tapi jika pemimpin sebelumnya lebih berhasil maka itu harus diapresiasi dan diakui.
Ikuti tulisan menarik cristie lainnya di sini.
