Sekolah pemimpin muda, Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP) angkatan 8 telah resmi dibuka pada Senin (01/10/2018). Dengan tema ‘Penguatan Kapasitas dan Integritas Politisi Muda dalam Memperkuat Kebangsaan, Demokrasi dan kesejahteraan Sosial di Era Digital’. Program pelatihan singkat kepemimpinan dan kebangsaan ini diikuti oleh 40 pemuda calon legislatif dari latar belakang daerah dan partai yang berbeda.
Di hari pertama, rangkaian kegiatan KBFP 8 diisi oleh mantan Kepala Pelaksana Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila, Yudi Latif. Dalam pembahasan ‘Pemahaman Sosial Politik dan Sejarah Kepemimpinan di Indonesia’, Yudi berpesan agar caleg-caleg muda harus memiliki visi dan misi yang sejalan dengan esensi dan semangat Pancasila.
“Jadi ketika nanti menyusun legislasi, memimpin apapun, orientasi kita adalah melindungi segenap bangsa, artinya manusia dan seluruh tumpah darah, segenap alam semesta yang ada di dalamnya yang merupakan esensi kebajikan tertinggi dari Pancasila”, tutur Yudi kepada peserta caleg muda di Diskusi Kopi dan Ruang Berbagi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (01/10).
Menurut Yudi, untuk membumikan Pancasila di dalam kehidupan anak muda harus memahami lima isu strategis. Antara lain, pemahaman Pancasila, inklusi sosial, keadilan sosial, pelembagaan Pancasila, dan keteladanan Pancasila.
“Menjalankan Pancasila bukan sekadar menunaikan kepentingan negara. Kalau anak muda menjalankan, memahami dan melaksanakan Pancasila, maka mereka sedang menumbuhkembangkan prestasinya untuk menjadi generasi yang lebih baik dibanding kualitas generasi kepemimpinan yang sebelumnya", ujar Yudi.
Kemudian, dalam kelas berikutnya yang bertema ‘Globalisasi dan Politik Luar Negeri Republik Indonesia’ diisi oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemlu RI, Siswo Pramono dan Wakil Indonesia di Komisi HAM ASEAN, Dr Dinna Wisnu. Dalam kesempatan tersebut, Siswo menyampaikan pentingnya pemahaman perkembangan geopolitik dalam memastikan proyeksi keamanan dan kepentingan nasional ke depan.
“Dalam konteks hubungan internasional, berbagai kepentingan pasti ada common interest-nya, meski value masing-masing berbeda. Inilah yang harus dipahami oleh pemimpin-pemimpin muda di Indonesia. Dialog adalah kunci," tutur Siswo.
Sementara Dinna Wisnu yang juga pengajar HI di Universitas Binus Jakarta menyatakan pemimpin-pemimpin muda di daerah wajib memiliki pengetahuan tentang hubungan internasional dan geopolitik. Sehingga saat membuat kebijakan telah memahami dinamika hubungan antara politik dalam negeri dan politik luar negeri yang saling terkait.
Ikuti tulisan menarik KBFP Delapan lainnya di sini.
