Beranikah Jokowi Melawan Mitos Pemindahan Ibu Kota?

Jika Presiden Jokowi nekad melakukan pemindahan ibu kota saat ini, bukan mustahil akan mengalami nasib serupa pemimpin sebelumnya.

Dalam rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Senin 29 April lalu, Presiden Joko Widodo kembali mengungkapkan wacana pemindahan ibukota ke luar Jawa. Jokowi optimis, jika dipersiapkan dengan baik, keinginan tersebut bisa diwujudkan. Sanggupkah Jokowi melawan mitos pemindahan ibkota?

Ada banyak mitos yang mengganjal pemindahan ibukota Indonesia Bukan hanya terkait sejarah Jakarta sebagai kota terpenting sejak zaman kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Banten hingga masa kolonial, namun juga ada hal lain yang tidak kalah bahayanya. Jika Presiden Jokowi nekad melakukan pemindahan saat ini, bukan mustahil akan mengalami nasib serupa pemimpin sebelumnya.

Seperti diketahui rencana pemindahan Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan sudah ada sejak masa kolonial. Pada tahun 1916, Belanda ingin memindahkan pusat pemerintahan ke Bandung, Jawa Barat. Salah satu alasannya adalah karena Batavia (nama Jakarta kala itu) udara panas dan lembab sehingga dianggap kurang sehat, sementara Bandung lebih sejuk.

Untuk mewujudkan rencananya, pemerintah kolonial Belanda sudah memindahkan sejumlah kantor penting secara bertahap seperti kantor pertambangan dan energi, bio farma, kantor pos besar dan kantor pusat kereta api. Bandung juga sudah disiapkan sebagai pusat militer Belanda.

Namun upaya tersebut gagal diwujudkan sepenuhnya karena dihantam resesi dan korupsi.

Saat meresmikan Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, pada tahun 1057,  Presiden Soekarno menyebut kota tersebut layak menjadi ibukota menggantikan Jakarta, karena lokasi yang strategis tepat terletak di tengah-tengah Indonesia.

Keinginan Bung Karno kandas karena faktor logistik yang menyebabkan sulitnya menyediakan barang bangunan. Ada pula beberapa duta besar yang memilih Jakarta sebagai ibu kota. Bukan hanya gagal memindahkan ibukota, Bung Karno pun jatuh dari kekuasaannya oleh suatu gerakan yang oleh beberapa pihak disebut sebagai kudeta merangkak.

Tidak mau kalah, Presiden Soeharto juga pernah mengusulkan agar ibu kota pindah ke Jonggol di Jawa Barat. Pemilihan itu disebut cukup strategis karena jaraknya tak jauh dari Jakarta. Beda dengan Bung Karno yang baru mewacanakan, Pak Harto sudh lebih maju dengan menerbitkan Keputusan Presiden 1 tahun 1997 mengenai pengembangan Jonggol sebagai kota mandiri.

Namun rencana itu kandas di tengah jalan karena pemerintahan Orde Baru jatuh pada bulan Mei 1998. Proyek gagasan Bambang Trihatmodjo itu seakan menjadi gong yang menutup episode kekuasaan Soeharto selama 32 tahun.

Setelah berhasil mempertahankan kursi kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono langsung mewacanakan pemindahan ibu kota. Bahkan pada tahun 2013, Presiden SBY tampak makin serius dan sempat dengan beberapa kajian. Kala itu, pemerintahan SBY menyebut butuh waktu hingga 12 tahun untuk memiliki ibu kota baru.

Wacana itu tidak berbuah karena SBY ingin ada payung hukum yang lebih kuat dibanding Keppres. Namun wacana itu sudah membawa dampak buruk bari Partai Demokrat. Setelah berbagai skandal korupsi yang menjerat pengurus inti partai, perolehan suara Demokrat di Pemilu 2014 anjlok menjadi tinggal 10.19 persen dari sebelumnya 20,40 persen. di Pemilu 2019, suara Demokrat diperkirakan kembali anjlok menjadi tinggal sekitar 7 persen, atau sama dengan suara yang diperoleh saat pertama mengikuti pemilu di tahun 2004.

Kini Presiden Jokowi pun serius mewacanakan pemindahan ibukota. Jokowi tampaknya lebih sreg jika pemindahan dilakukan ke luar pulau Jawa. Terlepas kepentingan lain di balik wacana tersebut, pertanyaannya beranikah Jokowi melawan mitos bahwa siapa pun yang ingin memindahkan ibukota akan mengalami nasib serupa para pendahulunya.

Tentu menarik untuk ditunggu. Dan kita berharap, ke depan pemindahan ibukota tidak lagi menjadi wacana belaka. Jika memang tidak memungkinkan, jangan terus ditiupkan hanya untuk menutup isu lain.