Di tengah situasi politik yang panas karena munculnya banyak demonstrasi,  mencuatlah pesan dari seorang mahasiswa korban demo, untuk pemerintah.  Pengirim pesan itu adalah  Faisal Amir, mahasiswa Universitas Al Azhar Indonesia yang menjadi korban kekerasan aparat saat demo di DPR pada 24 September 2019.

Faisal menitipkan pesan untuk pemerintah Presiden Joko Widodo  lewat  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membesuknya. Ratu Agung, ibunda Faisal, mengatakan Anies datang ke RS Pelni Petamburan tempat anaknya dirawat pada Senin 30 September 2019.

Saat itulah Faisal bertanya apakah boleh menitip pesan untuk pemerintah pusat.  "Boleh ga saya pesan ke pemerintah? Boleh, kata Anies. Hati-hati," kata Ratu Agung mengulang kembali penggalan percakapan antara putranya dengan orang nomor satu di Jakarta itu untuk Tempo, Selasa 1 Oktober 2019.

Makna sebenarnya pesan itu tentu hanya Faisal Amir yang tahu.   Yang jelas kalangan mahasiswa selama ini melihat Pemerintah Jokowi belum sepenuhnya  mempedulikan aspirasi mereka. Rencana pertemuan para mahasiswa dan Jokowi di Istana pun gagal karena para mahasiswa menginginkan pertemuan terbuka.

Setidaknya ada dua opsi yang bisa dilakukan Presiden Jokowi saat ini menyangkut revisi UU KPK yang banyak dikecam, tapi keduanya tidak mudah

Opsi membatalkan revisi UU KPK
Presiden Jokowi bisa memilih opsi menerbit peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) mengenai pembatalan revisi UU KPK.  Opsi inilah  yang disarankan para budayawan yang diundang di Istana beberapa waktu lalu.   Solusi itu  tentu akan melegakan kalangan mahasiswan dan masyarakat sipil yang pro KPK.

Masalahnya,  opsi penerbitan perpu tidak akan berjalan mulus tanpa  disokong oleh PDIP Perjuangan pimpinan Megawati Sukarnoputri. Sebagai pemenang pemilu sekaligus pendukung utama Presiden, partai ini mempunyai  posisi yang kuat. Apalagi  Mega berhasil menempat putrinya, Puan Maharani menjadi Ketua DPR. Sejauh ini PDIP tetap bersikeras menolak rencana penerbitan Perpu pembatalan revisi UU KPK.

Baca juga:
Jalan Lapang buat Puan di DPR: Demo Diredam, KPK Sudah Dikebiri

Bisa saja Jokowi nekat mengeluarkan Perpu  tanpa restu PDIP. Hanya, Presiden perlu menyiapkan kekuatan pro perpu di parlemen, di luar PDIP.  Tanpa adanya persiapan politik ini,  Perpu Presiden kelak bisa ditolak oleh DPR dan hal ini hanya akan memperpanjang gesekan politik.

Opsi mengabaikan tuntutan demo
Hampir semua partai politik menolak perpu pembatalan revisi UU KPK, kecuali PKS. Umumnya  partai-partai tak mau menghadapi resiko kadernya kelak ditangkap oleh KPK.  Dilihat dari konstelasi ini  Presiden Jokowi mungkin akan sulit mengeluarkan perpu. Apalagi jika Jokowi sendiri memang tidak berkeinginan menerbitkan perpu itu.

Resikonya, tentu saja, suasana politik akan terus memanas karena masyarakat, terutama kalangan mahasiswa kecewa.  Masalah ini juga tidak bisa dianggap sepele karena mahasiswa mewakili generasi milenial yang jumlahnya amat besar. Pesan “Hati-hati” buat Jokowi dari Faisal Amir boleh jadi menggambarkan sikap  percaya diri sekaligus terbuka generasi milenial yang sejak kecil sudah menghirup udara demokrasi. ***

Baca juga:
Jalan Lapang buat Puan di DPR: Demo Diredam, KPK Sudah Dikebiri
Buzzer Pendukung Jokowi: Berbahaya dan Produk Gagal Demokrasi?