Retaknya Koalisi, Paloh Siapkan Anies Hadapi Kubu Mega-Prabowo pada 2024? - Analisa - www.indonesiana.id
x

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) bersalaman bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di sela keterangan pers usai menggelar pertemuan di DPP NasDem, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Pertemuan tertutup itu berlangsung hampir dua jam di Gedung DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Anung Suharyono

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 14 Oktober 2019

Jumat, 1 November 2019 20:18 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Retaknya Koalisi, Paloh Siapkan Anies Hadapi Kubu Mega-Prabowo pada 2024?

    Dibaca : 11.521 kali

    Masuknya  Partai Gerindra  ke kabinet Indonesia Maju  membuat koalisi  pendukung pemerintah semakin gemuk.  Kini  Presiden Joko Widodo  melibatkan  delapan partai politik dalam kabinet, yakni  PDIP,  Golkar, Gerindra,  NasDem, PKB, PPP, Perindo, dan PSI.

    Sebetulnya masih ada dua partai yang selama ini menyokong Jokowi,yakni Hanura dan PKPI.  Tapi sejauh ini  kedua partai  yang gagal masuk parlemen tersebut tidak  kebagian kursi menteri maupun wakil menteri.

    Gemuknya koalisi itu sebetulnya berpotensi menciptakan stabilitas pemerintahan. Tapi  tujuan mulia ini bisa saja tidak tercapai bila  terjadi friksi di kalangan  anggota koalisi. Tanda-tanda itu kini mulai muncul.  

    Ketua Umum Nasdem Surya Paloh  tiba-tiba bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera  pada akhir Oktober lalu. Seusai pertemuan,  Paloh  menyatakan membuka kemungkinan untuk jadi  penyeimbang pemerintah seperti halnya PKS. Ia juga berencana bertemu dengan Partai Amanat Nasional dan Demokrat.

    Persiapan Laga  2024?
    Partai Nasdem  selama ini mempunyai posisi cukup dominan  dalam kabinet Jokowi. Posisi ini bisa tergerus  setelah Gerindra masuk. Nasdem tampaknya juga kecewa karena tidak mendapatkan lagi kursi Jaksa Agung pada periode sekarang.

    Langkah politik Nasdem sebetulnya sudah bisa dibaca jauh sebelum pembentukan kabinet. Hubungan Surya Paloh yang agak renggang dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri menyebabkan partai ini tampak kurang nyaman di koalisi Jokowi.   Apalagi, kemudian muncul faktor Prabowo.

    Kita masih ingat,  Surya Paloh  pernah mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Anies Baswedan  di kantor Nasdem pada 24 Juli lalu.  Seusai pertemuan,  Paloh menyatakan bahwa Anies berpotensi untuk menjadi calon presiden 2024. 

    Manuver Paloh  cukup menarik karena Nasdem bukanlah pendukung  Anies pada pilkada DKI 2017.  Anies saat itu disokong oleh Gerindra dan PKS .  Adapun  Nasdem bersama PDIP menyokong  Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Nah, ketika Paloh bertemu dengan Anies, pada hari yang sama  juga terjadi  pertemuan  penting yang lain, yakni Prabowo dan Megawati.    Ketua Umum Gerindra itu mendatangi rumah Megawati di Jl Teuku Umar, Jakarta.   Pertemuan itu tampak  cair dan akrab.  Prabowo disuguhi nasi goreng dan bakwan bikinan Megawati.

    Dua pertemuan  itu sebetulnya saling berkaitan.  Surya Paloh tampaknya berupaya mengimbangi merapatnya Prabowo ke kubu Megawati.

    Merepotkan Jokowi
    Pertarungan kubu Nasdem dan partai-partai yang akan digandengnya  menghadapi kubu Mega-Prabowo  jelas akan mempengaruhi  konstelasi partai-partai koalisi penyokong Jokowi.  Kinerja kabinet pun bisa terganggu lantaran Nasdem menempatkan sejumlah tokohnya dalam kabinet.

    Jangan heran  jika  kalangan politikus PDIP mengingatkan agar  Nasdem tidak bermain dua kaki: berada di pemerintah, tapi juga berupaya kritis terhadap pemerintah. 

    Hanya, konstelasi politik itu  bisa saja berubah setiap saat  tergantung banyak faktor, terutama sikap Jokowi dan Megawati.  Bila Presiden Jokowi mampu meredakan friksi itu tentu tidak berpengaruh buruk terhadap kabinet.  Jika hubungan Surya Paloh dan Megawati membaik, situasi politik tentu berubah pula, apalagi pemilu 2024 masih jauh. ***

    Baca juga:
    Manuver Aneh Surya Paloh: Faktor Megawati dan Prabowo yang Bikin Gerah?

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Saufi Ginting

    2 hari lalu

    LINGLUNG

    Dibaca : 127 kali


    Oleh: medy afrika

    3 hari lalu

    Perbedaan Aset Desa dengan Inventaris Desa

    Dibaca : 147 kali

    DESA, NEWS - Secara umum, aset Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (“Permendagri 1/2016”). Aset Desa  : adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sementara itu, istilah inventaris desa tidak ditemukan dalam UU Desa maupun Permendagri 1/2016.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) yang terakses dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, inventaris adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor (sekolah, perusahaan, kapal, dan sebagainya) yang dipakai dalam melaksanakan tugas.                                                                                      Merujuk pada definisi inventaris desa di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa inventaris desa adalah daftar barang milik desa. Meski demikian, istilah inventarisasi dapat kita temukan dalam Permendagri 1/2016. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. Merujuk pada definisi inventarisasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inventaris desa adalah hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Yang Termasuk Aset Desa : Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.   Aset lainnya milik desa antara lain: a.  kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (“APBDesa”); b.    kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c.    kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.    hasil kerja sama desa; dan e.    kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Inventarisasi Aset Desa : sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab: a.    meneliti rencana kebutuhan aset desa; b.    meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; c.    mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; d.    melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan e.     melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.   Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab: a.    mengajukan rencana kebutuhan aset desa; b.    mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; c.    melakukan inventarisasi aset desa; d.    mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan e.    menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.   -Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi yang dimaksud diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa. -Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai peraturan perundang-undangan. Bisa didefenisikan, aset desa dan inventaris desa merupakan dua hal yang berhubungan. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan inventaris desa adalah daftar barang milik desa, yakni hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Kegiatan inventarisasi aset desa merupakan tugas dan tanggung jawab petugas/pengurus aset desa yang berkoordinasi dengan sekretaris desa. Dasar Hukum: 1.    UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2.    Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.