Indonesia korat-karit dan kalangkabut dalam menghadapi virus yang masih satu keluarga dengan virus SARS ini. Diawal merebaknya virus Covid-19 ke berbagai belahan dunia, para petinggi pemerintahan di republik ini amat disayangkan justru melayangkan pernyataan yang kontraproduktif dan terkesan menyepelekan, mulai dari ungkapan nasi kucing adalah alasan rakyat Indonesia tahan corona, sampai hasil riset dari institusi berkelas dunia yang ditantang dan ditolak mentah-mentah oleh pejabat yang paling bertanggungjawab atas kesehatan masyarakat seantero Indonesia.
Jika diibaratkan ekosistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah seperti sebuah perusahaan pengelola bis, ada beberapa peran disana mulai dari operator bis yang adalah penguasa eksekutif, dan pihak manajemen yang jadi representasi kekuasaan legislatif. Kisah ini dimulai dengan kisah tentang bis antar kota antar provinsi (AKAP), yang melayani para penumpangnya untuk bepergian jarak dekat sampai jarak jauh, lintas kota bahkan provinsi.
Kali ini bis berangkat dari kondisi di awal bulan Februari, ketika banyak negara sudah was-was dan ambil tindakan diakibatkan merebaknya corona dari China ke wilayah lain di berbagai belahan dunia. Saat negara lain, (yang juga diibaratkan sebagai perusahaan bis dalam kisah ini), melakukan inspeksi ketat terhadap armadanya, mulai dari oli, suspensi, kopling, hingga rem, hal unik justru dilakukan perusahaan bis negara kita.
Perusahaan bis yang sebut saja bernama Nesia ini malah ambil jalan lain, yang tadinya beroperasi sebagai bis AKAP kini dialihkan menjadi bis pariwisata, tanpa ada perubahan di spesifikasi kendaraan. Padahal wilayah yang dilalui sudah amat berbeda, karena akan menuju daerah pegunungan dengan jalan menanjak dan berkelok.
Hal ini serupa dengan pemerintah kita, dengan kondisi yang sudah berbeda dan semakin menantang menuju krisis, kebijakan yang diambil masih seperti kondisi normal, dengan program-program populisnya, seperti pengangkatan duta imunitas dan merekrut influencer untuk menyebarluaskan berita positif ditengah wabah.
jenazah covid-19
Coba kita tengok bagaimana manajemen bis ini bekerja, yang pada kehidupan nyata diperankan oleh DPR sebagai representasi suara masyarakat, atau dalam hal fiksi ini mendengarkan suara dari penumpang. Dengan pengalihfungsian bis yang akan menghadapi medan yang terjal dan berat, manajemen berdalih tidak ada yang perlu diperbaiki karena dimana-mana bis sama saja, tinggal sesuaikan saja dengan minat penumpang, yang penting ada keuntungan untuk pengelola.
Selain itu, pihak manajemen mengungkapkan ingin fokus mempersiapkan dan membahas rencana bisnis agar lebih sukses, alih-alih memilih untuk memberikan jaminan keselamatan dan kenyamanan. Tentunya kejadian ini tercermin dari sikap DPR kita, yang tak mau diganggu urusan nyawa rakyatnya dan kekeh membahas RUU kontroversial, seperti RUU KUHP, RUU Cipta Kerja, RUU MINERBA, dan masih sederet RUU lainnya.
sidang paripurna dpr 26 sept 2019
Dengan kondisi bis yang tanpa inspeksi berarti, dan nihil penyesuaian, justru memberi peluang untuk memotong biaya dan dengan berani memberi potongan harga, agar semakin banyak penumpang yang tertarik untuk menyewa. Waktu berlalu dan memasuki bulan Maret, dimana bis sudah penuh pesanan dan saatnya berangkat menuju destinasi wisata, berbarengan dengan mulai merebaknya kasus corona di negeri ini.
Hari keberangkatan pun tiba, semua penumpang masuk dengan rasa antusias untuk plesiran ke daerah wisata yang berhawa sejuk, dengan harapan kondisi di kawasan wisata lebih baik daripada di kota yang ‘sumpek’. Sang kondektur mulai memberi sambutan dan sedikit arahan, dibarengi oleh pak sopir yang membuka pintu paling depan tepat disebelah setir bis.
Setelah kondektur selesai berbicara lewat pengeras suara, ada beberap panumpang yang melempar tanya, “Pak ini kok tidak ada jalur evakuasinya, biasanya kan di tiap bis harus ada petunjuk dan jalurnya”, tanya seorang bapak dengan logat Madura. Lantas disahut oleh seorang pemuda paruh baya dengan tas selempang yang sedang trend, “Pak, masa tidak ada camilannya?, kan kemarin dipaket perjalanan ditulis kalau akan mendapat snack?".
Langsung saja hal itu disahut oleh seorang Ibu yang sedang menggendong anaknya yang baru masuk jenjang pendidikan SD, “Itu pak sopirnya sudah hafal kan sama jalur dan medannya? Soalnya kan tujuan kita ini destinasi baru yang belum banyak orang kesana”.
Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh penumpang bis ini serupa dengan apa yang diungkapkan oleh masyarakat Indonesia ke para pengambil kebijakan saat ini. Mulai dari apa dan bagaimana langkah jangka panjang dan strategis yang akan ditempuh pemerintah, sampai bagaimana soal kemampuan dan kewajiban pemerintah untuk menjamin kehidupan masyarakat di kondisi krisis ini. Terutama bagi masyarakat rentan.
Dengan kembali mengangkat mikrofon sang kondektur memberikan jawabannya, “Semua kaca jendela bisa jadi jalur evakuasi, jadi silahkan pilih sendiri-sendiri”, yang dilanjut menimpali soal makanan, “Kemudian untuk snack itu diganti dengan voucher pijat syaraf, untuk jaga-jaga nantinya apabila ada penumpang yang keseleo, hehehe…”.
Tapi pak kondektur, bapak ini aneh, kalo makanan kan bisa dimakan siapa saja lha kalau voucher kan cuma untuk yang keseleo, masa yang tidak keselo dipaksa untuk pijat? Hal ini sama anehnya dengan pemberian kelonggaran kredit kendaraan bagi masyarakat Indonesia, tapi hanya untuk individu yang dinyatakan positif corona.
Kali ini pertanyaan terakhir dijawab dengan nada yang sedikit tinggi sembari berkata, “Itu pak sopir sudah lebih dari 5 tahun jadi sopir bis ini, jadi pasti aman perjalanan ini, sudah tenang saja, penumpang sekalian bisa tidur dengan tenang pokoknya”. Mendengar jawaban dari sang kondektur, para penumpang terlihat kurang puas dan sanksi dengan apa yang didengar, tapi mau bagaimana lagi, mereka sudah terlanjur duduk diatas kursi bis yang siap berangkat. Belum lagi para penumpang juga saling berbisik terkait ketersediaan asuransi perjalanan dan keselamatan, karena dari awal tidak ada keterangan dari pihak manajemen.
Ada satu hal yang janggal, pihak manajemen yang seharusnya menyediakan asuransi keselamatan untuk penumpang ndilalah malah mengkhususkan asuransi untuk pihak manajemen dan operator saja, ditambah keluarganya. Tindakan ini mengingatkan kita pada rencana rapid test yang dikhususkan untuk para anggota DPR dan keluarganya, ditengah banyak pihak yang lebih genting memerlukannya.
Bagaiana bisa tenaga medis yang menghadapi risiko terbesar, tapi yang di-tes justru anggota DPR yang aman di dalam gedung kedap aspirasi di Senayan. Namun beruntung agenda ini berhasil digagalkan oleh suara masyarakat.
Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengikuti Rapid Test COVID-19 ketika tiba dari Malaysia di Bandara Internasional Kualanamu Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Kamis 9 April 2020. Sebanyak 134 orang TKI yang terdampak 'lockdown' atau karantina wilayah COVID-19 dari Malaysia yang pulang melalui bandara Kualanamu tersebut menjalani Rapid Test untuk mengantisipasi pencegahan penyebaran COVID-19 sebelum kembali mengikuti proses karantina. ANTARA FOTO/Septianda Perdana
Meski dengan banyak hal yang ‘bobrok’ mulai dari manajemen hingga operator bis, namun beruntungnya para penumpang adalah rombongan individu yang sudah terbiasa mandiri dan punya inisiatif, yang tak perlu menungu ditawari kredit untuk membuka usaha, meski baru berupa toko kelontong kecil di ruas jalan utama desa.
Sejak pertama sang sopir menginjak pedal gas, para penumpang sudah berinisiatif menyusun rencana darurat, untuk berjaga-jaga apabila keadaan mendesak, dengan merubah nama whatsapp grup rombongan yang sebelumnya ‘Tamasya Bersama’ menjadi ‘Saling Tolong Penumpang’. Dalam grup kemudian dibuat inventarisasi risiko, dan apa saja yang saat ini dibawa oleh para penumpang sebagai sumber daya untuk bisa bertahan disituasi genting.
Mulai dihitung berapa banyak makanan yang ada di rantang-rantang yang ditempatkan dibagian bawah dekat kursi penumpang, untuk tahu stok bahan pangan apabila sewaktu-waktu bis mogok ditengah jalan jauh dari pemukiman. Juga tidak lupa dikalkulasikan stok jumlah bungkus rokok, karena sebagian besar laki-laki dalam rombongan adalah perokok aktif dan cukup fanatik, hingga stok minyak kayu putih, maklum masih banyak yang mengandalkan metode tradisional ‘kerokan’ untuk mengatasi setiap gangguan kesehatan, mulai dari pusing, panas, sampai diare.
Semua sudah dipetakan dengan baik, dari urusan pangan sampai kesehatan. Dengan gamblang masyarakat Indonesia kini membentuk kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu agar dapat bertahan, terutama memberikan bantuan kepada masyarakat yang rentan. Dengan gerakan sosial berbagi sembako, membuka dapur umum, penggalangan dana untuk APD bagi tenaga kesehatan, dan juga gerakan berbagi makanan kepada pengemudi ojek daring. Gerakan-gerakan sosial ini terus bermunculan di berbagai wilayah, dengan aktor yang silih berganti mengambil peran.
Perjalanan bis memasuki wilayah dataran tinggi, di ketinggian 800mdpl, dan harus mencapai titik ketinggian 1300mdpl untuk sampai di destinasi tujuan. Sampai saat ini bis telah mengalami berbagai gangguan seperti salah arah karena sang navigator salah memberi petunjuk jalan. Hal ini membuat sang sopir cukup naik pitam, terlihat dari gaya menyetirnya yang mulai ‘ugal-ugalan’, dengan mendorong pedal gas dalam-dalam meski kondisi lalu lintas sedang padat, dan mencoba untuk salip kanan salip kiri khas bis AKAP.
Tindakan sang sopir ini memiliki relevansi dengan sikap pemerintah yang cari celah kanan-kiri, terbukti dengan pernyataan Presiden Jokowi terkait darurat sipil yang diumumkan pada 30 Maret 2020, yang akan mengembalikan corak militeristik pada pengelolaan negara. Ketika pernyataan ini keluar, maka protes langsung bergulir dan semakin membesar, hal ini akhirnya membuat wacana menghadirkan kebijakan darurat sipil dianulir, dan menetapkan strategi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Namun hal tersebut tidak menghilangkan opsi penerapan darurat sipil, yang kemudian ditempatkan sebagai senjata pamungkas. Sikap yang betul-betul ugal-ugalan, tancap gas dan ambil sikap tanpa melihat marka dan spion kanan-kiri untuk belajar dari masa lalu, bahwa corak militeristik sudah tidak lagi bisa ditolerir sejak hadirnya reformasi 98.
Saat ini perjalanan memasuki zona tanjakan berbahaya dengan kemiringan mencapai 35˙, yang membutuhkan kondisi kendaraan yang prima sekaligus keahlian mengemudi sopir. Di sini segala sesuatu dipertaruhkan pada proses persiapan sebelum keberangkatan.
Pada 200 meter mendekati tanjakan, sang sopir mulai mendorong persnelingnya kedepan dan perlahan melepaskan kaki kiri dari injakan kopling. Bis dengan kapasitas 60 orang pun melaju dengan segenap daya dari mesin diesel keluaran tahun 2007. Setiap orang dalam bis merapal doa yang dihafal, ditambah kengeriannya dengan fakta bahwa tanjakan ‘corona’ ini telah gagal dilalui oleh banyak bis, bahkan bis dengan mesin paling modern seperti Italia dan Amerika.
Dan yang ditakutkan pun terjadi, di 3/5 tanjakan bis berhenti karena kehilangan daya lajunya, bagaimanapun bis ini terbiasa dengan lajur antar kota yang landai, tanpa adanya perombakan mustahil untuk bisa melibas medan terjal, (seperti kondisi krisis saat ini). Sejurus kemudian penumpang yang sudang ancang-ancang berhamburan keluar dengan mendahulukan orang tua, ibu-ibu, dan anak-anak, bapak-bapak sembari menggendong setiap barang yang ada didalam bis berhamburan disaat-saat terakhr sebelum bis mengeluarkan asap hitam pekat dari bawah kerangkanya. Para penumpang bergegas menjauh dari lokasi bis dan mencari dataran yang lapang.
Dengan kondisi bis yang ‘gagal nanjak’, salah satu penumpang yang memiliki kenalan warga setempat berinisiatif menghubungi kenalannya untuk meminta bantuan mengangkut para penumpang ke titik kumpul di dekat desa, agar bisa beristirahat dan sembari mengisi perut yang semakin terasa lapar setelah dilanda kepanikan. Berselang 40 menit, dari kejauhan terlihat iring-iringan kendaraan menuju lokasi penumpang berkumpul, sekitar 50 meter dari awal tanjakan.
Saat iring-iringan kendaraan berupa minibus tiba, para penumpang bergegas naik dan meninggalkan sopir, kondektur, dan navigator yang hanya duduk termenung di seberang jalan dan memandangi bis yang diganjal dengan balok kayu ukurang besar di kempat rodanya. Para penumpang pun bisa dievakuasi karena pertolongan warga setempat, tanpa perlu bantuan dari pengelola bis yang acuh, lamban, dan tidak kompeten.
Istri Hengky Kurniawan, Sonya turun membantu dapur umum korban banjir. Instagram/@Hengkykurniawan
Kegagalan bis dalam melalui tanjakan ini tidak dapat dipandang sebagai hal biasa. Karena kegagalan ini merupakan muara dari kesalahan & kegagalan yang kompleks, sistematis, dan komperhensif. Seluruh pihak dalam bangunan tata kelola usaha bis turut andil dalam situasi ini. Bukan hanya sopir, namun juga kondektur, navigator, dan manajemen, adalah pihak yang gagal untuk mengampu perannya masing-masing yang saling terkait.
Kejadian ini harusnya jadi pelajaran bagi tata kelola bangsa Indonesia, apabila bisnya tidak kuat menanjak, pertanyaannya adalah, apakah karena manajemennya bobrok, atau kondekturnya yang abai karena tidak melakukan inspeksi ketat? Atau bisa jadi karena sopirnya yang kurang kompeten?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus segera direspon oleh para pengampu kebijakan, sebagai bentuk tanggung jawab atas mandat dari rakyat Indonesia, agar tidak hanya main gimik saja dalam menangani wabah kemanusiaan ini.
Akhir kata, yang menjadi penyelamat bagi masyarakat Indonesia di tengah kondisi krisis ini adalah nilai gotong-royong yang hadir dan tertanam dalam jati diri manusia Indonesia. Ketika otoritas yang harusnya menjadi penyelamat gagal dalam menjalankan perannya, elemen yang merupakan pemilik segenap kekuasaan dalam konsep demokrasi yakni rakyat mengambil peran dominannya.
Transportasi becak melintas di daerah Cilincing, Jakarta Utara, 17 Januari 2018. Rencananya, Anies Baswedan akan membuat rute khusus bagi becak dan tidak beroperasi di jalan raya dan jalan protokol. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Ikuti tulisan menarik Sulthan Farras lainnya di sini.
