Penggunaan Facebook, Whatsapp, ataupun Twitter untuk menyebarluaskan isu tertentu sudah lama berlangsung. Baik ajakan positif untuk sedekah maupun isu negatif berupa kabar bohong lalu lalang di media sosial. Kemampuannya yang cepat dalam menyebarluaskan pesan menjadikan media sosial sarana jitu untuk mempengaruhi persepsi masyarakat tentang isu tertentu.
Namun media sosial bukan lagi sekedar teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan social dan politik tertentu tanpa risiko. Bila di masa lalu, perusahaan pemilik media sosial relatif aman terhadap tekanan apabila teknologi mereka digunakan oleh siapapun untuk meraih tujuan buruk mereka, kini perusahaan mulai merasakan dampaknya. Tekanan itu bukan hanya berasal dari pemerintah, tapi juga dari korporasi lain.
Saat ini, Facebook tengah menghadapi tekanan sejumlah perusahaan global, seperti Unilever, Levi’s, dan Starbucks. Perusahaan-perusahaan ini melakukan aksi boikot dengan tidak memasang iklan, setidaknya untuk sementara waktu, di perusahaan milik Mark Zuckerberg itu. Mereka berusaha menekan Facebook yang dianggap lembek dalam menghadapi pihak-pihak yang menggunakan platform Facebook untuk tujuan politik, seperti menekan pemilih, maupun pihak yang mendukung diskriminasi. Mereka menginginkan Facebook bertindak lebih keras.
Perusahaan pengembang media sosial tampaknya semakin sulit untuk melepaskan diri dari keterlibatan dalam isu-isu masyarakat—sosial, politik, budaya, maupun ekonomi. Wacana yang diangkat netizen pengguna media social memberi dampak pada masyarakat, sebagian positif dan selebihnya negative serta memunculkan kontroversi dan pertentangan, terutama bila terkait dengan isu politik maupun isu sensitive lain. Perusahaan global yang memboikot pemasangan iklan di Facebook agaknya percaya bahwa dengan memberi tekanan pada sisi penghasilan, mereka berharap Facebook akan bersikap lebih keras terhadap pengguna yang memakai platform Facebook untuk tujuan-tujuan sempit.
Perusahaan pengembang Tik Tok adalah contoh lain betapa perusahaan platform media social tidak bisa lagi menghindar dari dampak konflik yang lebih besar, yakni antarnegara. Menyusul insiden antara tentara India dan Cina di salah satu wilayah perbatasan di Himalaya, pemerintah India melarang penggunaan Tik Tok di negeri itu.
Bagi Byte Dance, perusahaan Cina yang mengembangkan aplikasi Tik Tok, larangan ini merupakan pukulan, sebab India merupakan pasar terbesar pengguna Tik Tok di luar Cina. Walaupun, di sisi lain, pelarangan pemakaian Tik Tok juga berdampak pada sebagian warga India yang terpaksa kehilangan pekerjaan di perusahan digital Cina itu. Lebih dari 2.000 tenaga kerja India terpaksa berhenti bekerja.
Dalam konteks perselisihan perbatasan India-Cina, pemerintah India mulai bersikap lebih waspada terhadap pengaruh media sosial atas ketahanan nasional mereka. Kehadiran Tik Tok kemudian dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan siber India. Menjadi semakin jelas bahwa dunia terkoneksi semakin dalam dan konsekuensi serta dampaknya terhadap perusahaan juga tidak terhindarkan. Apa lagi terhadap individu: apakah kita sedang menyerahkan kebebasan kita kepada perusahaan dan negara melalui teknologi? >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
