Hiruk-pikuk desas-desus, simpang-siur kabar burung, lalu-lalang para pesohor seolah menjadi sebuah atmosfer tersendiri manakala pemilu datang menjelang. Itulah yang saat ini tengah dirasakan seluruh rakyat dari sabang sampai merauke. Adalah 9 juli dimana bangsa Indonesia akan menentukan seorang pemimpin baru untuk menjadi Presiden sebagai komando dan pejabat pemrintahan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kampanye adalah kata yang begitu akrab ditelinga masing-masing kita manakala pesta demokrasi didepan mata. Kampanye menjadi sebuah media dan sarana bagi rakyat dan masyarakat luas untuk mengenal, mencermati, dan menentukan sebuah pilihan melalui hak suara. Kampanye juga merupakan jalur untuk meraih dukungan, bahkan sebuah instrumen untuk meraih kekuasaan.
Idealnya sebuah kampanye tidak merusak pada tatanan masyarakat atau norma, tidak melangar undang-undang dan dapat menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat. Kampanye adalah sebuah rancangan tergorganisir untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Namun akan berbeda, manakala kampanye tersebut berisi muatan-muatan negatif, nilai-nilai yang jauh daari norma, bahkan menentang berlakunya auran hukum, serta ada fitnah serapah yang meresahkan masyarakat, ini lah yang singkat dan sangat tegas kita terbiasa menyebutnya kampanye hitam.
Kampanye hitam jelas merupakan sebuah pelanggaran aturan dan ketentuan, pengikisan norma dan perusak tatanan sosial masyarakat, menga tidak kampanye hitam rawan akan memuat fitnah, asung perintah, sumpah serapah, umpatan, bahkan makian yang dikemas secara apik, terpola, terorganisir, dan dengan rancangan yang menarik bagi publik luas. Yang bertujuan untuk mengikis citra tokoh tertentu bahkan membunuh karakter tokoh yang menjadi target kampanye hitam.
Indonesia dalam penyelenggaran pemilu memiliki sebuah lembaga yang bertugas mengawasi, menertibkan dan bertanggungjawab terhadap pelaksaan pemiluitu sendiri. BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) Keberadaan Lembaga ini, tugas dan kewajiban, serta, wewenangnya telah diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Artinya lembaga ini sangan jelas main area kerjanya dan main object pengawasanya.
Tapi arus politik yang kuat seakan mengombang-ambing bawaslu dari pusaran ke pusaran, kita ambil satu contoh, soal media cetak yang pekat berbau sara, berisi fitnah dan merupakan produk haram jurnalistik, masih dapat beredar dan seakan tak terjerat denagan aturan-aturan yang ada. Bawaslu melimpahkan tindak pidana didalam kejadian tersebut pada kepolisian, kepolisian pun sangat hati-hati dalam menindak lanjuti kasus tersebut, bahkan di depan penyidik di depan hidung kepolisian sang pemimpin redaksi memperliahatkan edisi berikutnya setelah menjalani pemeriksaan di kepolisian.
Bagaimana mungkin sebuah kampanye hitam yang begitu terorganisir bisa melewati jeratan lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga pengayom pelindung masyarakat. Datanya kuat, faktanya jelas keberadaan media cetak ngawur tersebut tidak saja mencederai pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden karena pelanggaranya, tetapi lebih dari itu telah merusak tatanan hidup masyarakat dalam norma dan nila-nilai. Mengenai jantung persatuan dan kesatuan bangsa dan mentertawakan aturan-aturan hukum sendiri.
Hendaknya lembaga-lembaga yang berwenang dapat menyikapi dan menindak lanjuti dengan tanggap, tepat sasaran sesuai wewenang yang telah diatur. Bukan tidak mungkin ada dalang yang menunggangi kampanye hitam ini yang mempunyai tujuan tertentu dan kepentingan tertentu. Dalam rangka itulah harga mati pihak-pihak yang menurut undang-undang bertugas dan berkewajiban untuk bertanggungjawab terhadap segala pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan yang dilarang selama masa kampanye agar tegas, agar tegas dalam menentukan ini sebuah kampanye hitam, bukan abu-abu lagi.
Ikuti tulisan menarik Andry Nasrul lainnya di sini.
