Oleh: atmojo

Selasa, 27 Desember 2022 10:42 WIB

Polemik RKUHP: Hukum, Negara, dan Moralitas Warga

Beberapa pasal dalam KUHP baru masih dianggap tidak ideal. Bagaimana kaitan antara hukum dan moralitas? Apa sebetulnya tugas negara dan kaitannya dengan moralitas warga?

Oleh: Berita Lapas

Sabtu, 24 Desember 2022 06:46 WIB

Elaborasi RKUHP tentang Kebebasan Berpendapat dan Ruang Privat Masyarakat

Kritik jelas tidak akan dapat dipidana karena dilakukan untuk kepentingan umum. Terlebih untuk membangun masyarakat yang lebih baik.

Oleh: Bryan Jati Pratama

Senin, 19 Desember 2022 19:15 WIB

Gagasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pertama Kali Dicetuskan Pada 1963

Ada yang dirumuskan kembali di tahun 1963.

Oleh: Luna Septalisa

Kamis, 15 Desember 2022 12:00 WIB

Mengapa Pasal Penghinaan Presiden Warisan Kolonial itu Dipertahankan?

Polemik pasal penghinaan presiden sebetulnya bukan barang baru bagi Indonesia. Di zaman kolonial, peraturan serupa tertuang dalam Staatsblad Hindia Belanda tahun 1914 Nomor 205 dan 206. Oleh kaum pergerakan nasional peraturan tersebut dijuluki pasal karet karena multitafsir sehingga rawan disalahgunakan penguasa. Kini pasal serupa nangkring di RKUHP dan bisa membungkam kritisisme warga.

Oleh: dian basuki

Sabtu, 10 Desember 2022 16:47 WIB

Lihatlah, Anggota DPR Sendiri Tak Mampu Menjaga Kehormatan Institusi

Menghadapi kritik dari rakyat, anggota DPR kerap merasa sewot dan menganggap rakyat tidak menghargai institusi DPR. Benarkah begitu? Bagaimana pula jika yang (dalam tanda kutip) ‘menghina’ institusi DPR itu adalah anggota DPR sendiri?

Oleh: Aria Wira Raharja

Kamis, 17 November 2022 20:05 WIB

Potensi Pasal Karet, Draf Final RKUHP: Hina DPR, Polri, dan Lembaga Negara Diancam Penjara 18 Bulan

Kekhawatiran dalam draft Rancangan Kitab Undang- undang Hukum Pidana (RKUHP) Pasal 351 menjadi pasal karet

Oleh: Dhien Favian

Senin, 29 Agustus 2022 14:59 WIB

Kick-Off Sosialisasi RKUHP dan Menggemanya Suara Perlawanan Masyarakat

Berkaca pada kondisi politik-hukum nasional saat ini yang semakin menjauh dari tujuan bernegara bangsa Indonesia, terutama mengenai pengesahan undang-undang kontroversial seperti UU KPK, Omnibus Law, dan lain sebagainya, maka penghidupan kembali revisi KUHP seakan kembali menunjukkan intensi penguasa yang membuat instrumentasi hukum secara sepihak tanpa pertimbangan keseluruhan dari masyarakat.

Oleh: Moh. Fadhil Fadhil

Rabu, 10 Agustus 2022 16:16 WIB

RKUHP dan Ketegangan Pada Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Genderang pengesahan RKUHP segera berbunyi. Berbagai reaksi mengemuka tatkala aroma pengesahan kian mendekat. Fragmentasi pun mulai bermunculan, dan tentu saja menimbulkan arus diskursif yang menggelora. Dari berbagai reaksi kritik yang tampak di permukaan, salah satunya mengenai masa depan hak kebebasan berekspresi di Indonesia.

Oleh: Andi Achmad Aulia

Senin, 1 Agustus 2022 12:27 WIB

Biasnya Pasal RKUHP dan Masa Depan Demokrasi

Kehadiran pasal-pasal bias dalam rancangan KUHP tentunya menjadi ancaman iklim demokrasi dan keniscayaan pembiasan demokrasi itu sendiri. Tentu, masa depan demokrasi lebih penting daripada hanya sebatas sebuah mahakarya sebuah periode pemerintahan sehingga pengesahan rancangan KUHP yang masih menuai polemik ditengah masyarakat tidak dilakukan secara tergesah-gesah.

Oleh: Kr. Bagas Romualdi

Rabu, 13 Juli 2022 20:48 WIB

RKUHP dan Potensi Kemunduran Demokrasi

Pemerintah Pusat secara resmi telah menyerahkan draf final Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR RI. RKUHP yang disebut-sebut mempunyai semangat dekolonisasi dan demokratisasi justru memunculkan pasal-pasal penghinaan seperti terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang berpotensi membuat demokrasi Indonesia semakin mundur.

Oleh: dian basuki

Kamis, 16 Juni 2022 12:22 WIB

‘Ngumpet dan Ngebut’, Taktik Andalan DPR Menyusun KUHP

Ngumpet dan ngebut rupanya menjadi taktik andalan pemerintah dan DPR untuk memuluskan pembahasan rancangan undang-undang. Setelah terbukti keampuhannya dalam penyusunan UU KPK, Minerba, Cipta Kerja, maupun IKN, kini taktik yang sama digunakan kembali untuk memuluskan penyusunan KUHP.

Oleh: YOHAN MISERO

Rabu, 25 September 2019 20:11 WIB

Benarkah RKUHP Ditunda? Untuk Apa ILC Semalam?

Demonstrasi yang menurut Moeldoko dan Wiranto sudah tak relevan serta sebuah tayangan televisi Selasa malam lalu menunjukan sesuatu tentang RKUHP.

Oleh: sutar temanggung

Selasa, 24 September 2019 20:08 WIB

Demo RKUHP & KPK: Elite Main dalam Kesempitan, Untung Mahasiswa Hebat!

Ada kesan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengambil kesempatan dalam kesempitan: membahas sejumlah undang-undang penting pada akhir periode. Mahasiswa akhirnya bergerak.

Oleh: YOHAN MISERO

Selasa, 24 September 2019 07:35 WIB

24 September, RKUHP, dan Narkotika

Kata Presiden, "Regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya. Regulasi harus memberikan rasa aman dan regulasi harus mempermudah semua orang berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia maju dan sejahtera." Apakah RKUHP mencerminkan itu?

Oleh: safira Suryawati

Senin, 23 September 2019 13:56 WIB

Rancangan KUHP: Wah, Hina Presiden di Medsos atau Bikin Pinokio Bisa Masuk Penjara!

Salah satu aturan yang berbahaya adalah pasal mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Keberadaan pasal itu amat kontroversial karena pada KUHP yang lama aturan itu sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, pada Rancangan KUHP muncul lagi pasal serupa.

Oleh: sutar temanggung

Senin, 23 September 2019 05:42 WIB

Santet Masuk Rancangan KUHP, Ternyata Begini Cara Menjerat Pelaku

Awas, bagi siapapun yang mengaku sebagai dukun santet atau tukang tenung atau teluh. Rancangan KUHP memuat ancaman hukuman bagi mereka: tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Aturan santet ini memang uni, mungkin satu-satunya di dunia.

Oleh: safira Suryawati

Minggu, 22 September 2019 13:47 WIB

Ancaman Rancangan KUHP: Seks Muda-mudi di Luar Nikah Dipenjara 1 Tahun, Setuju?

Zina dalam Rangcan Undang-undang KUHP diperluas hingga pria atau wanita yang belum menikah. Artinya, hubungan seks antara pasangan yang sama-sama belum menikah dilarang dan mendapat ancaman hukuman penjara 1 tahun atau denda Rp 10 juta.