Pemilih muda yang sedang duduk di bangku kuliah merupakan salah satu segmen pemilih yang diincar oleh partai politik. Bila ditilik lebih jauh, sebenarnya bukan mahasiswa saja yang diincar, melainkan institusi perguruan tinggi. Kampus-kampus beken jadi incaran, sebab nama perguruan tinggi tidak ubahnya merek. Merek beken bisa dijadikan instrumen atau kendaraan untuk menarik penumpang alias calon pemilih yang berlatar belakang kampus terkait, terlebih lagi yang masih ngambang keputusannya.
Kampus-kampus mulai menghadapi ujian menjelang pemilu tahun depan, mampukah para akademisi dan mahasiswa menjaga jarak dari politik partisan? Langkah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mengundang bakal capres untuk berdebat, seperti direncanakan oleh BEM Universitas Indonesia, merupakan ikhtiar yang layak diapresiasi apabila para mahasiswa mampu menyediakan panggung debat yang fair untuk para bakal capres.
Persoalan serius bakal muncul bila kemudian kampus bersikap partisan atau tidak mampu bersikap adil terhadap para calon. Persoalannya semakin serius bila kemudian perguruan tinggi terang-terangan mendukung salah satu bakal capres. Bila ini terjadi, artinya perguruan tinggi sudah ditarik ke tengah gelanggang politik praktis. Masuknya kampus ke dalam gelanggang politik praktis jelas akan mengorbankan integritas akademik perguruan tinggi.
Para petinggi sebagian perguruan tinggi mungkin berusaha untuk menjaga netralitas kampus agar tidak terseret oleh kepentingan politik pihak tertentu. Mereka mungkin berusaha untuk tidak menyatakan dukungan politik yang bersifat partisan. Usaha ini bisa membuahkan hasil positif bilamana petinggi perguruan tinggi mampu melawan tekanan elite politik dan tidak memiliki ambisi politik tertentu. Namun begitu, tak bisa dipungkiri, banyak pula akademisi yang memiliki ambisi untuk menempati jabatan-jabatan publik, dan ambisi ini mampu mendorong akademisi untuk mengorbankan kemandirian dan integritasnya.
Tapi politikus akan tetap berusaha mencari jalan untuk dapat mendompleng ketenaran perguruan tinggi. Kepentingan politikus ini kemudian bertemu dengan kepentingan para alumni kampus yang berminat pada politik dan merasa penting untuk memberi dukungan politik kepada elite politik tertentu. Pendomplengan ini dilakukan melalui pembentukan kelompok-kelompok relawan yang menghimpun alumni perguruan tinggi yang sama. Atribut perguruan tinggi rawan disalahgunakan oleh alumni seolah-olah dukungan yang alumni berikan itu mewakili seluruh alumni kampusnya.
Praktik seperti itu bukan tidak mungkin akan marak terjadi menjelang pilpres mendatang. Hasrat politik maupun agenda dan kepentingan ekonomi-bisnis bisa menjadi pendorong para alumni untuk melakukan apa saja demi memberi kesan kepada publik bahwa kampusnya mendukung figur capres tertentu. Kesan ‘seolah-olah’ tersebut berusaha mereka tanamkan melalui beragam kegiatan yang mendukung capres tertentu.
Para alumni ini bukan tidak tahu bahwa aksi mereka itu akan merugikan perguruan tinggi, bahwa aksi mereka mengorbankan kemandirian kampus yang ingin menjaga jarak dari politik praktis. Para alumni juga tahu bahwa aksi mereka itu sama saja dengan ‘mencatut’ nama perguruan tinggi dengan cara yang membodohi masyarakat melalui narasi yang dibuat-buat seolah-olah perguruan tinggi mendukung capres tertentu, padahal jelas dukungan itu hanya diberikan oleh segelintir alumni.
Dalam konteks inilah, para rektor mestinya mengeluarkan sikap yang melarang penggunaan atribut perguruan tinggi masing-masing untuk mendukung kegiatan politik partisan. Mereka harus mengritik para alumni yang bersembunyi di balik nama perguruan tinggi dengan tujuan memberi kesan pada publik seolah-olah almamaternya ikut di belakang mereka. Dalam memberi dukungan kepada capres tertentu, alumni seharusnya tidak bersikap kekanak-kanakan seperti itu, melainkan harus menyatakan diri sebagai warga negara tanpa menyeret nama almamater di bawah atribut alumni. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
