Capres nomor urut 01 Anies Baswedan mengunjungi Papua untuk berkampanye. Di sana ia menjabarkan janji-janji kebijakannya terhadap Papua bila terpilih menjadi presiden. Di sana ia mendengarkan aspirasi masyarakat Papua.
Meski menolak mengakui ke Papua untuk mengkampanyekan dirinya sebagai presiden, tetapi langkah yang dilakukannya di Papua itu justru menjabarkan janji-janji politik. Mulai dari menjanjikan pembangunan infrastruktur seperti stadion standar FIFA hingga pembangunan rumah sakit kelas A.
Untuk visi awal, dia setuju dengan program rezim Jokowi selama 10 tahun menjabat, yang menekankan pemerataan dan pembangunan infrastruktur di Papua. Lantas Anies juga menyinggung aktivis Papua yang ditangkap selama 10 tahun pemerintahan rezim Jokowi. ia mengatakan penyebabnya adalah ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Menurutnya, kedamaian bisa diwujudkan dengan humanis tanpa melibatkan kekerasan. Ia menekankan dialog dalam diskusi soal kemerdekaan Papua.
Dalam hal ini Capres Anies coba mengaburkan kenyataan bahwa yang ia maksud sebagai aktivis kemerdekaan Papua adalah kelompok bersenjata yang kerap melakukan aksi teror. Kelompok itu juga menyerukan makar terhadap NKRI.
Anies seolah menuding bahwa pemerintahan Jokowi tidak melakukan dialog humanis dengan masyarakat Papua. Di sini, sebagai calon presiden Indonesia, Anies Baswedan harus tegas memposisikan dirinya ketika berbicara soal kedaulatan NKRI ketika ia menjadi presiden kelak.
Masalah Papua seutuhnya bukan tentang masalah tentang keadilan atau ketimpangan sosial. Tapi tentang aspirasi Papua yang minta merdeka atau gabung NKRI. Serta bagaimana solusi yang ditanggung oleh Pemda Papua dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan Papua.
Sebenarnya langkah yang dilakukan Jokowi tentang kebijakannya soal Papua secara politis sudah bagus. Di era Jokowi minim sekali aktivitas militer secara terbuka dan lebih mengedepankan dialog. Pemerataan infrastruktur juga terasa di berbagai sektor.
Kepuasan masyarakat milenial Papua terhadap Jokowi pun, menurut Tempo, menyentuh angka 82,31% pada survei bulan April 2023 lalu. Tentang aspirasi, Jokowi juga secara kontinyu mengadakan dialog dengan tokoh-tokoh Papua. Dan mendengarkan aspirasi mereka.
Tetapi, dengan tetap menyiagakan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan komitmennya dalam menegaskan bahwa Papua tetap merupakan bagian daripada Republik Indonesia. Hal ini ditentang keras oleh para aktivis kemerdekaan Papua yang meminta demiliterisasi di Papua.
Permohonan para "aktivis" kemerdekaan yang meminta demiliterisasi adalah tidak rasional. Dalam sudut pandang politik, melakukan penarikan pasukan bersenjata negara dari wilayah rawan konflik merupakan hal fatal. Alih-alih bisa mendekati masyarakat wilayah rawan konflik dengan humanis, hal ini justru menciptakan peluang situasi chaos yang menimbulkan kekacauan lebih besar di kemudian hari.
Di sini peran angkatan bersenjata diperlukan. Suka tidak suka. itu menunjukkan komitmen bahwa NKRI tetap menginginkan Papua merupakan salah satu daripada bagiannya.
Atau Anies Baswedan merupakan capres yang mendukung dialog melalui referendum? Dia harus tegas pula dalam menyatakan posisinya tentang Papua.
Ikuti tulisan menarik Muhammad Rafli lainnya di sini.
