x

Iklan

adam bonardo

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Pelanggaran HAM oleh Kelompok Separatis Papua

Separatis Papua

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Empat orang pekerja pembangunan jalan trans Papua di Kabupaten Puncak, tewas akibat penembakan oleh kelompok separatis bersenjata. Peristiwa ini terjadi pada Selasa siang, tanggal 15 Februari 2016. Pekerja dari PT Modern saat itu sedang dalam proyek pembangunan jalan nasional Trans Papua lintas kabupaten dan provinsi. Perusahaan tersebut juga mengerjakan pembangunan bandara di Sinak. Distrik Sinak sudah kedua kalinya menjadi sasaran penembakan, yang sebelumnya terjadi di Polsek Sinak akhir tahun 2015 lalu dengan tewasnya 3 anggota polisi. Kelompok separatis bersenjata menyerang dan melakukan pembakaran alat berat (1 unit Excavator dan 1 unit Bulldozer) milik PT Modern.

            Bupati Puncak Willem Wandi menyesalkan kejadian ini karena sulitnya mencari kontraktor yang mau bekerja di daerah konflik, terlebih ancaman kerap sekali datang untuk mengganggu proses pembangunan di distrik yang berada di daerah pegunungan. Willem menambahkan, "Walau ada tantangan, walau diancam kelompok bersenjata tapi dari PT Modern mereka punya hati untuk bantu buka akses di Sinak. Anggota Komisi A DPRD Mimika, Mathius Uwe Yanengga kepada salah satu media mengatakan, penembakan terhadap pekerja PT Modern di Kampung Aganggen, Distrik Sinak, merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)". Ini pelanggaran HAM berat, hak hidup mereka sudah dirampas dengan cara yang kejam, yaitu ditembak".

            Kejadian ini sangat tidak manusiawi sekali, disaat masyarakat bahu-membahu demi kesejahteraan masyarakat Papua akan tetapi pihak OPM malah membuat kekacauan dan melakukan penembakan terhadap pekerja. Peristiwa penembakan ini secara langsung akan berdampak pada kondisi psikologis seluruh masyarakat Papua, khususnya pekerja proyek. Perasaan takut dan khawatir akan menyelimuti pikiran mereka ketika bekerja di proyek, meskipun aparat keamanan akan membantu mengawal kegiatan tersebut. Situasi akan menjadi buruk jika banyak pekerja tidak mau melanjutkan proyek pembangunan karena terkendala masalah keamanan yang dapat mengancam nyawa. Hal ini tentunya akan menghambat pembangunan infrastruktur di wilayah pegunungan tengah Papua.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

            Entah motif apa dibalik penembakan yang dilakukan kelompok OPM, yang jelas mereka ingin membuat situasi di wilayah Papua semakin tidak kondusif meskipun sudah dilakukan pembangunan infrastruktur. Kejadian ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diungkapkan aktivis dan petinggi OPM bahwa banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, padahal OPM sendiri yang selalu melakukan tindakan pelanggaran HAM. Banyak masyarakat sipil menjadi korban untuk mengatasnamakan perjuangan kemerdekaan Papua. Suatu arah perjuangan yang salah dan bisa disebut sebagai pengacau keamanan serta kedaulatan bangsa. Selama ini hanya bukti-bukti palsu dan kebohongan publik, baik nasional maupun internasional yang selama ini disuarakan Benny Wenda.

            Sisi lain yang memperburuk situasi di Papua yaitu bahwa sebagian besar tokoh pemuda dan tokoh agama di Papua cenderung lebih memikirkan kepentingan diri sendiri dengan melakukan tindakan-tindakan provokasi agar masyarakat Papua menyuarakan kemerdekaan seperti yang mereka inginkan. Tokoh agama di Papua dalam forum-forum keagamaan seringkali menanamkan rasa benci umatnya kepada pemerintah, memprovokasi umat untuk menolak kebijakan pemerintah, hingga yang paling parah adalah memprovokasi umat agar turut serta menyuarakan kemerdekaan dan keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI. Di lain pihak, tokoh pemuda seperti Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang tersebar di wilayah Indonesia juga sering melakukan aksi-aksi demonstrasi dan keterlibatan dalam forum tertentu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Papua.

            Konflik di Papua harus segera diselesaikan supaya korban jiwa tidak terus bertambah. Hal ini tentunya membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, seperti aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan seluruh masyarakat Papua untuk berdialog dengan tujuan mendapatkan pemahaman bersama mengenai solusi konflik. Kebijakan pemerintah dengan pemberian otonomi khusus dan percepatan pembangunan di Papua harus didukung oleh seluruh pihak. Kebijakan pembangunan harus dijadikan moment untuk perubahan ke arah Papua Damai dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Ikuti tulisan menarik adam bonardo lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terpopuler