Ibarat manisan di atas meja, NU terlalu lezat untuk diabaikan. Daya tariknya luar biasa, sehingga siapapun yang berada di sekitar meja akan memperebutkannya. Organisasi ini secara formal memang menyatakan keluar dari gelanggang politik praktis. Namun, elite politik dan parpol yang berada di tengah gelanggang niscaya tidak akan membiarkan suara puluhan juta warganya yang sangat berarti untuk menentukan kemenangan dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif 2024.
Secara organisasi, NU tidak berada di tengah gelanggang, tapi banyak kader NU yang terjun ke dunia politik. Bahkan, karena warganya merupakan pemilih potensial yang sangat berarti, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berulang kali menegaskan ikatan antara partainya dengan NU. Bagi PKB, penegasan ini penting untuk menjaga ingatan warga NU dengan partainya, walaupun Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf berulang kali juga menegaskan bahwa tidak ada ikatan antara PKB dan NU.
Menjaga ingatan warga NU bahwa ada ikatan—setidaknya secara historis—antara PKB dan NU merupakan upaya PKB untuk memperoleh dukungan dari warga NU. Basis massa di organisasi ini berusaha terus dipertahankan, sebab tanpa dukungan warga NU, tidak mudah bagi PKB untuk bertahan di jajaran partai yang mampu mendulang suara banyak dalam pemilu.
Bukan hanya di tingkat massa, ikhtiar untuk membujuk elite organisasi ulama inipun terus berjalan, baik melalui kunjungan ke kediaman para ulama NU maupun dengan mengincar elite NU untuk dijadikan cawapres. Setidaknya ada nama Khofifah Indar Parawansa dan Yenny Wahid, serta Mahfud Md. yang masuk dalam radar pantauan partai politik untuk mengisi kursi bakal cawapres.
Lirikan partai politik kepada ketiga nama tadi jelas bukan hanya karena kapasitas pribadi semata, tapi juga karena pertimbangan barisan massa yang ada di belakang mereka, warga NU. Nama-nama inipun juga tidak akan berjalan sendiri untuk mengiyakan pinangan partai politik. Khofifah, umpamanya, seperti dikutip oleh media massa, akan meminta pertimbangan Pengurus Besar NU bila ada yang secara resmi menawarinya jadi bakal cawapres. Di samping menjabat Gubernur Jawa Timur, Khofifah juga berada di jajaran pengurus PBNU.
Persetujuan PBNU kemudian menjadi faktor penting, bukan saja dalam menentukan apakah salah seorang warganya akan maju menjadi bakal cawapres atau tidak, tapi juga ke arah mana kira-kira suara warga NU akan diberikan saat pemilihan nanti. Meskipun dalam kenyataannya di masa lalu tidak semua warga NU seiring dengan keputusan pengurus besarnya, namun keputusan PBNU itu memengaruhi arah angin politik pada umumnya.
Secara organisasi dan secara formal, NU memang tidak lagi terlibat dalam politik praktis, namun tarikan-tarikan yang dilakukan oleh elite partai politik tetap akan menyentuh organisasi ini. Godaan politik itu mungkin juga tidak akan berhenti pada dipilihnya seorang warga NU untuk jadi bakal cawapres, tapi barangkali juga disertai iming-iming sejumlah kursi menteri dalam kabinet apabila capresnya terpilih.Komunikasi politik antara elite partai dan elite NU akan lebih banyak berlangsung di balik layar agar tidak menjadi konsumsi publik. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
