Pengalaman sejauh ini mengajarkan betapa problem lingkungan hidup tak sepenuhnya bisa diatasi hanya dengan sains. Kita, seperti dikemukakan Gustav Speth, mantan administrator United Nations Development Programme (UNDP) yang ikut mendirikan Natural Resources Defense Council, juga “perlu transformasi kultural dan spiritual”.
Kenapa hal itu dibutuhkan? Speth beralasan problem lingkungan terbesar bukanlah hilangnya keanekaragaman hayati, rusaknya ekosistem, dan perubahan iklim, melainkan egoisme, ketamakan, dan apati. Untuk menanganinya, dia blak-blakkan mengatakan ilmuwan tak tahu caranya.
Selain ilmuwan, politikus juga dinilai berada di ruang gelap. Ini, tentu saja, kalau para politikus memang serius mau bertindak mencegah terjadinya bencana lingkungan.
Terutama menyangkut aspek spiritual, bisa dibilang ini adalah “sektor” (istilah yang digunakan UNDP) yang selama ini luput dari perhatian. Padahal, dalam sejarah, aktor-aktor di sektor ini, pemimpin agama dan lembaga keagamaan, punya peran signifikan dalam memajukan bidang kesehatan dan pendidikan. Mereka, misalnya, punya rumah sakit dan sekolah, selain organisasi nirlaba.
Dengan kata lain, mereka adalah juga pemangku kepentingan yang tak boleh dinafikan. Kalaupun bukan menambah sudut pandang yang berbeda atau meluaskan yang telah ada, mereka bisa memberikan landasan moral serta etika dalam menangani isu bersama yang mengancam kelangsungan kehidupan di bumi.
Dalam satu lokakarya dua pekan lalu di Bogor, perihal peran agama dan tokoh-tokohnya muncul saat diskusi berlangsung menyangkut strategi komunikasi untuk mendiseminasikan gagasan tentang ekonomi restoratif. Peserta diskusi sepakat menilai keduanya penting untuk menjangkau audiens.
Pertanyaannya, tentu saja, adalah bagaimana peran tersebut bisa dimanfaatkan. Jawaban yang patut atas pertanyaan ini diperlukan terutama mengingat kenyataan betapa landasan moral dan etika itu bisa dibilang hanya berhasil menanamkan kesadaran tentang pentingnya ritual, kedisiplinan menjalankannya, demi kehidupan di surga kelak. Dan dalam praktiknya, demikianlah, ritual belaka itulah yang tampak mendominasi, nyaris meniadakan pemahaman bahwa substansi kerohanian ini yang lebih penting: perilaku sebagai perwujudan dari keyakinan terhadap ajaran agama.
Tidak kurang pentingnya dalam hal itu adalah semakin pudarnya kecakapan orang dalam menilai baik atau buruk, benar atau salah, terkait dengan suatu tindakan atau isu. Hal ini terutama berlaku untuk hal-hal yang, dalam agama (atau dalam kitab suci), tak disebut secara spesifik sebagai perbuatan dosa, atau kemungkaran.
Permisif terhadap korupsi, umpamanya. Jika Indeks Perilaku Anti Korupsi yang dirilis Badan Pusat Statistik bisa dijadikan panduan, angka yang masih di bawah target nasional, sekitar 4 (3,83 pada 2021; 3,80 pada 2022; dan 3,82 pada 2023), menunjukkan masih besarnya proporsi anggota masyarakat yang menganggap wajar tindakan-tindakan korupsi, khususnya yang sifatnya kecil--misalnya orang tua menyogok supaya anaknya diterima di sekolah/kampus atau untuk memperoleh layanan publik.
Untuk konsep baik-buruk atau benar-salah yang lebih “melambung” atau “abstrak”, apalagi; kemampuan untuk memahaminya seakan-akan absen. Contoh mutakhirnya adalah tidak pedulinya sebagian (58 persen) pemilih terhadap pencalonan niretika putra Presiden Joko Widodo sebagai kandidat wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, yang sebetulnya punya rekam jejak yang bermasalah pula terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Untuk menghindarkan “penyimpangan” semacam itulah mereka yang berupaya mengkomunikasikan pentingnya aksi demi menyelamatkan lingkungan harus memikirkan formulasi pesannya. Bukan saja hal ini perlu agar audiens yang menjadi target memahami landasan moral dan etikanya, melainkan juga merealisasikan pemahaman itu dalam tindakan, atau, dengan kata lain, mau secara sadar mengubah perilaku.
Dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mewajibkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, mengurangi jejak karbon yang bukan merupakan kebutuhan pokok, serta melakukan transisi energi yang berkeadilan, kini paling tidak ada pijakan untuk mengajak umat Islam di Indonesia bertindak menyelamatkan bumi demi kebaikan bersama. Fatwa tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global itu merupakan penjabaran atas ayat-ayat Alquran yang, antara lain, menegah manusia “berbuat kerusakan di bumi”, “menuruti hawa nafsu”, dan “berbuat kejahatan”. Juga tentang peringatan bahwa “musibah yang menimpa [manusia] adalah akibat perbuatan manusia sendiri”.
Tentu saja, Islam bukan satu-satunya agama yang mengajarkan kepada manusia untuk menjaga kelestarian alam. Katolik, misalnya, juga begitu. Pemimpin umat agama ini, Paus Fransiskus, bahkan telah mengeluarkan ensiklik Laudato si’, ajakan untuk menjaga dan merawat alam dari kehancuran, yang mengilhami pendirian Gerakan Laudato Si di seluruh dunia sejak 2015. Gerakan serupa dari umat agama lain, termasuk Islam, sangat dibutuhkan.
Sebuah laporan dari UN Inter-Agency Task Force pada 2018 menunjukkan pelajaran yang bisa berguna. Laporan ini menyebutkan, pada level akar rumput, inisiatif berbasis keimanan bisa efektif untuk mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan serta meningkatkan kesadaran tentang isu lingkungan di tataran masyarakat lokal. Inisiatif yang sama juga punya daya untuk mengadvokasi perubahan kebijakan.
Gerakan-gerakan dari mana pun, supaya benar-benar menimbulkan “transformasi kultural dan spiritual”, mestinya bisa bermula dari model serupa.
*Penulis adalah wartawan lepas
Ikuti tulisan menarik purwanto setiadi lainnya di sini.
