Senin, 26 Juni 2023 10:32 WIB

PLN UPDL Bogor dan PMI Kota Bogor Menggelar Pelatihan Pertolongan Pertama

"Kami bangga dapat melaksanakan pelatihan P3K yang menggabungkan metode daring online dan praktek langsung," kata Rizal F Priatna dari PLN UPDL Bogor.

Jumat, 30 Desember 2022 19:17 WIB

Catatan Akhir Tahun Kinerja Erick Thohir, Relawan Etor Berikan Apresiasi Sebagai The Great Leaders

Jumat, 9 Desember 2022 20:20 WIB

Laut Kita, Ayo Kelola Bersama

Untuk berkolaborasi dalam mendukung sasaran strategis nasional dan daerah di bidang kelautan dan perikanan menjelaskan saat ini paling tidak terdapat 12 ribuan desa pesisir yang mayoritas penduduknya merupakan nelayan kecil dan masyarakat pesisir. Pemerintah desa, nelayan kecil, dan masyarakat pesisir ini punya peranan penting dalam menyediakan ikan, melangsungkan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia.

Rabu, 14 September 2022 14:18 WIB

Bupati Nagekeo: Data menjadi Pondasi Awal Memulai Program Konservasi Ekosistem Laut

Kata kunci dari konservasi wilayah pesisir mencakup pemanfaatan, perlindungan, pelestarian, serta terjaminnya ekosistem yang berkesinambungan/berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan karena sumberdaya pesisir baik flora, fauna, dan ekosistem memiliki kegunaan dan nilai  ekologis, ekonomis dan sosial yang penting bagi kehidupan manusia.

Minggu, 5 Juni 2022 08:24 WIB

Pemerintah Tutup Sementara Lokasi Tangkap Gurita di Ndori

Rabu, 5 Januari 2022 06:46 WIB

Mentri BUMN Terpaksa Terapkan Restrukturisasi Terhadap 6 Perusahaan

Kebiasaan berhutang, untuk biaya operasional Kerja. Tanpa memperhatikan Keseimbangan, antara pengeluaran dengan pemasukan. 6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlilit hutang.

Selasa, 10 Agustus 2021 21:52 WIB

Eks Koruptor pun Boleh Jadi Komisaris, Contoh BUMN Berakhlak?

Ini kenyataan yang membingungkan masyarakat: apa yang disampaikan dalam jargon yang sangat bagus, yaitu BUMN Berakhlak, di dalam penerapannya ternyata jauh dari jargon. Tak heran bila ada yang menyindir, apakah penunjukan eks koruptor sebagai komisaris BUMN itu merupakan contoh penerapan nilai-nilai inti BUMN Berakhlak?

Senin, 14 Juni 2021 18:53 WIB

Mempertanyakan Urgensi Kursus Komisaris

Menteri Erick akan mengadakan kursus bagi semua komisaris dan direksi BUMN. Hal ini dilakukan guna menjawab keraguan banyak kalangan yang meragukan kemampuan mntan relawan atau tim sukses Jokowi. Lalu seberapakah urgen diadakan Kursus Komisaris?

Minggu, 29 November 2020 10:15 WIB

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Bagaimana Nasib Ali Mochtar Ngabalin?

KPK tidak menutup kemungkinan akan memeriksa Tenaga Ahli Kepala Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin. Pemeriksaan akan dilakukan jika Ngabalin dianggap mengetahui mengenai kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Ngabalin diketahui ikut dalam rombongan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ke Amerika Serikat.

Kamis, 29 Oktober 2020 05:57 WIB

Seberapa Besar Tanggung Jawab Publik di Balik Penunjukan Pejabat BUMN?

Seberapa besar tanggung jawab pejabat publik terhadap masyarakat luas tatkala ia menunjuk seseorang untuk menempati jabatan tertentu? Apakah ia tidak merasa perlu bertanggung jawab kepada masyarakat atas pilihannya itu, sebab ia merasa bebas untuk memilih siapapun yang ia inginkan dan merasa hanya wajib melapor kepada atasannya?

Kamis, 27 Agustus 2020 10:37 WIB

Para Menteri Foto Bareng Tak Bermasker, Sudah Merasa Sakti Mandraguna?

Foto bersama para menteri yang tidak bermasker itu menyita perhatian masyarakat, sebab warga masyarakat diminta untuk selalu memakai masker dan menjaga jarak. Jika warga melanggar, terkena sanksi, bisa sanksi sosial seperti menyapu jalan dan push up atau denda Rp 100 ribu. Baiknya para menteri menyapu jalan atau push up?

Minggu, 8 Desember 2019 14:31 WIB

Mereka yang Ketar-ketir Usai Dirut Garuda Dipecat Erick Thohir

Langkah awal reformasi BUMN di tangan Erick Thohir mendapat apresiasi yang tinggi dari publik karena disinyalir selama ini perusahaan pelat merah di bawah kementerian ini banyak yang tidak pernah memberikan keuntungan, alias merugi terus. Penyebabnya entah karena tata kelola yang tidak sehat, entah karena jajaran komisaris maupun direksinya menganggap perusahaan yang dikelolanya sebagai warisan nenek moyangnya sendiri. Hal tersebut perlu menjadi perhatian serius Erick Thohir

Jumat, 6 Desember 2019 21:48 WIB

Viral Video Mobil Ferrari di Kargo Garuda, Legal atau Selundupan?

Heboh skandal penyelundupan moge HHarley Davidson dan dua sepeda Brompton yang dilakukan Dirut Garuda Indonesia, Ari Askhara, berujung dipecatnya yang bersangkutan oleh menteri BUMN Erick Thohir. Sekarang ini heboh kembali dengan beredarnya video pesawat Garuda indonesia yang sedang mengangkut mobil sedan mewah Ferrari

Minggu, 1 Desember 2019 04:06 WIB

Viral Direktur BTN dan Gerakan Rizieq Shihab: Ternyata Ini Salah Kaprahnya

Viral Direktur BTN dan Gerakan Rizieq Shihab: Ternyata Ini Salah Kaprahnya

Kamis, 4 Juli 2019 22:16 WIB

Anda juga Menunggu Telpon dari Istana?

Pembicaraan mengenai kabinet Joko-Ma’ruf kabarnya dimulai bulan ini. Sebagian orang mungkin berharap dapat panggilan telepon dari istana beberapa pekan lagi.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Menapak Kiprah Komite Sekolah SMAN CMBBS;

Keberadaan komite sekolah penting. Lalu, gimana mewujudkan kiprah komite sekolah untuk mutu belajar yang lebih baik?

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Pengembangan Teknologi Otomotif Percepat Pembangunan Daerah

“Program AMMDes sangat strategis sebagai upaya untuk membantu meningkatkan perekonomian di pedesaan dengan menyiapkan alat transportasi multiguna"

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Menteri Pengutangan

Utang Indonesia sampai akhir 2017 makin dekat ke Rp4.000 Triliun. Negra dalam bahaya!

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Dirut Semen Gresik Diundang ke Jerman, Ada Yang Aneh?

Jaman Dulu, Industri semen identik dengan kotor dan merusak alam. Jaman Now, industri semen adalah salah satu solusi lingkungan hidup

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Wah, Tak Ada Lagi Anies, Sudirman, dan Jonan

Sejumlah menteri dicopot, tapi mengapa Anies, Sudirman, dan Jonan?

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Berita Po An Tui yang Menyesatkan

Fakta, fakta, dan fakta. Wartawan harus setia kepada fakta, begitulah yang saya dengar dari omongan Mas Andreas Harsono.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Gubernur 'Palugada' Ini Kalahkan Ahok

Namun dalam soal penyerapan anggaran mungkin Ahok belum bisa menepuk dada.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Satu RT, Dua Pencandu Narkoba

Budi Waseso,kembali menunjukan taringnya. Pasukan BNN yang dipimpinnya berhasil membongkar upaya penyelundupan sabu-sabu yang disamarkan lewat pengiriman mesin genset.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Sepenggal Cerita Mendagri di Sebuah Kafe

Menteri Tjahjo mengaku penyuka kopi hitam. Tapi ia mengaku tak suka kopi hitam dengan gula.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Menteri yang Tak Mau Ditraktir

Lebih kaget lagi, saat saya tahu, ternyata Menteri Tjahjo membayar semua makanan dengan uangnya alias dari kocek sendiri.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Mas Menteri, Menu 'Rasa KPK' Itu Tak Enak Lho...

Muncul isu tak sedap, bahwa pendamping dana desa mayoritas di isi oleh simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Yakinlah Bu Risma, Gusti Allah Ora Sare

Selamat malam Ibu Tri Rismaharini. Apa kabarnya? Semoga sehat wal'afiat.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Bu Rini Harus Dandan Cantik

Mosok Pak Lino menolak ibu. Nah, agar semua kepincut, saya mohon dandanlah dengan cantik saat dipanggil Pansus.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Mencari Siapa Beking Lino

Sikap angkuh dan arogan yang dipertontonkan Lino sudah keterlaluan. Dengan pernyataannya, Lino telah merendahkan beberapa pejabat Polri.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Rajinnya Mendagri, Makan Sop Kaki Pun Diinformasikan

Bagi para wartawan yang biasa meliput di Kementerian Dalam Negeri, memantau jadwal atau agenda kerja orang nomor satu di Kementerian itu mudah sekali.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Keputusan MK, Hambatan Baru Pemberantasan Korupsi

MK membuat keputusan yang mengejutkan. Proses penanganan anggota DPR, MPR dan DPD harus atas izin Presiden. Keputusan ini mempersulit pemberantasan korupsi