Jumat, 14 Januari 2022 07:08 WIB

Jabatan Gubernur Sementara Jangan Dijadikan Alat Politik

Sikap elite dan partai politik terhadap penunjukan seseorang untuk menduduki jabatan kepala daerah sementara juga menunjukkan sejauh mana elite dan partai berkepentingan terhadap jalannya pemerintahan daerah yang efektif dan mengabdi kepada warga masyarakat.

Selasa, 2 Februari 2021 07:24 WIB

Cara Merawat Sepeda yang Mudah dan Sederhana

Trend sepeda tampil di tengah-tengah wabah ini mungkin karena publik luas ingin memburu gaya hidup sehat untuk tingkatkan kekebalan tubuh.

Sabtu, 19 Desember 2020 06:28 WIB

Pilkada Pandemik Sisakan Kerawanan Kasus Covid-19, Bagaimana Tanggung Jawabnya?

Penanganan pandemi covid-19 pun tak bisa terlepas dari pilkada pandemik yang digelar serentak 9 Desember lalu di sejumlah wilayah di Tanah Air ini. Ada potensi kasus yang masih tersisa terkait covid-19 dari pemilihan lalu. Kelar hajat demokrasi pemilihan pilkada, terkesan belum ada upaya serius kemunculan kasus terkait covid-19. Lebih sibuk menngejar partisipasi pemilih, bukan berarti jaminan pemerintah pada penanganan dan pengendalian kasus darurat kesehatan ini terlambat!

Kamis, 10 Desember 2020 10:32 WIB

Pilkada Serentak, Jangan Ada Lagi Trauma dan Dipaksa untuk Berpihak

Hari ini 270 daerah memilih pemimpin melalui pilkada serentak, 9 Desember 2020. Jangan ada lagi trauma pilkada akibat politik identitas

Jumat, 20 November 2020 10:00 WIB

Pilkada, Mungkinkah Memilih Pemimpin yang Adil?

Ajang pilkada lebih terlihat sebagai peristiwa politik untuk mengakomodasi kepentingan para elite politik nasional ketimbang sebagai peristiwa politik bagi rakyat banyak. Kehendak rakyat untuk mendapatkan pemimpin kuat yang adil bukanlah hal yang mudah terpenuhi, oleh karena elite politik memiliki kepentingan yang tidak sepenuhnya sama dengan kepentingan rakyat banyak.

Kamis, 19 November 2020 16:45 WIB

Kerumunan Massa di Jakarta dan Solo Berbeda?

Apakah menyoal kerumunan massa sebelum, saat, dan sesudah 9 Desember nanti yang yakin terjadi, semua akan terbebas dari jerat hukum seperti kasus Solo? Sebab, kasus Jakarta dianggap berbeda, lho.  

Selasa, 10 November 2020 16:29 WIB

Ketika Satire Jadi Pilihan Bersuara, Apa sih Untungnya?

Satir bisa memunculkan banyak hal positif untuk menjadi interes, atensi, bahkan sikap keprihatinan. Namun, akan menjadi tidak asyik, manakala satir politik cenderung dimanfaatkan untuk satu kepentingan, yang saling mendiskreditkan atau menjatuhkan antarkandidat.

Senin, 26 Oktober 2020 09:33 WIB

Jeirry Sumampouw: Pemerintah dan KPU Perlu Tinjau Kembali, Pilkada Jadi atau Tunda

"Masih tingginya kerawanan Covid-19,maka sebaiknya Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu meninjau kembali, apakah memang Pilkada tanggal 9 Desember 2020, tetap dilaksanakan atau ditunda ke tahun 2021".

Jumat, 23 Oktober 2020 17:37 WIB

Pemimpinku, Janji Apalagi yang Tak Ingin Kalian Ingkarkan? 

Musim kampanye pilkada serentak sudah dimulai. Wahai calon pemimpin, janji-janji yangmana lagi yang tak ingin kalian ingakarkan? Ini bukan skeptisme dan kemuakan atas banyaknya janji pemimpin. Ini bisa saja satire untuk mengingatkan siapapun calon pemimpin, untuk tidak mudah mengucapkan janji basi dan segampang itu pula lupa janji.

Senin, 12 Oktober 2020 06:51 WIB

Antisipasi Ancaman Pandemi saat Pilkada Harus Lebih Jelas dan Terbuka

MASIH adakah ruang bagi debat penundaan pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti? Jawabnya, tetap ada! Terlebih, jika ancaman klaster pandemik pada hajat pilkada sudah benar-benar bisa diprediksi. Pihak berwenang pun harusnya lebih terbuka terkait antisipasinya. Tidak harus menunggu kondisi jadi force major, setelah kasus dan korban terjadi. Kalau jadi digelar apa yang mesti dilakukan agar pilkada serentak ini benar-benar aman dan tetap menjadi momen perwujudan harapan publik?

Minggu, 27 September 2020 15:56 WIB

Perangi Covid-19 Jadi Komoditas Politik dalam Kampanye Pilkada

PILKADA Serentak dipastikan tetap digelar 9 Desember 2020 mendatang. Keputusan dilematis memang, karena pandemi corona masih belum bisa dikendalikan kapan berakhir. Tak ayal, isu Covid-19 pun menjadi komoditas dalam dinamika dan kontestasi pilkada tahun ini. Dan disertakannya protokol Covid-19 dalam ketentuan peraturan pilkada menjadikan semuanya jelas. Disiplin dan penegakan protokol Covid-19 bisa diberlakukan tiap saat, kepada siapapun yang terlibat dalam kepemiluan. Jika tidak dipatuhi, ada resiko dan konsekuensi yang harus ditanggung pelanggarnya.

Rabu, 16 September 2020 17:18 WIB

KPU Izinkan Konser Musik Pilkada; Biar Sekalian Jadi Pesta Corona?

Para komisioner seyogyanya memikirkan upaya-upaya memperkecil risiko penyelenggaraan pilkada beserta aktivitas penyertanya, seperti berbagai bentuk kampanyenya. Para komisioner KPU rasanya memahami bahwa situasi pandemi bukanlah situasi normal, sedangkan aturan-aturan itu disusun untuk situasi normal.

Selasa, 15 September 2020 06:15 WIB

Cukong di Balik Pilkada? Kok Gak Ada Kepala Daerah yang Membantah

Apakah pilkada langsung demikian buruk, sebab ada sponsor yang dapat memberi ‘ijon’ kepada calon kepala daerah, dan kepala daerah terpilih akan membayarnya di waktu kemudian dengan kebijakan yang menguntungkan sponsor? Apakah lantas dapat dipertimbangkan untuk mengganti pilkada langsung dengan pemilihan oleh anggota DPRD? Mengapa tidak ada kepala daerah yang membantah dugaan percukongan?

Jumat, 17 Juli 2020 14:48 WIB

Diuji Krisis Covid, Pilkada Serentak Bisa Lahirkan Pemimpin Daerah Inovatif

Ujian kepemimpinan itu bukan saat kondisi normal. Tapi di saat menghadapi krisis. Pandemi Covid-19, adalah ujian. Ujian kepemimpinan

Senin, 22 Juni 2020 05:57 WIB

Banyak Oligark dan Investor Politik Bermain, Pilkada Serentak 2020 Untuk Siapa?

Pilkada Serentak 2020 akan turut menentukan secara signifikan kualitas konsolidasi demokrasi Indonesia saat ini dan di masa mendatang. Namun, hal mendasar yang penting kita pikirkan sekarang, proses sirkulasi elite di pilkada ini untuk siapa? Apakah banyak daerah yang sudah berpilkada kondisinya membaik? Faktanya, banyak Pilkada di beberapa daerah hanya digunakan untuk mempertahankan kekayaan pribadi dan kepentingan golongan saja.

Senin, 20 April 2020 07:23 WIB

Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih

Rabu, 1 April 2020 06:26 WIB

Mitigasi Korupsi Pada Pilkada Serentak 2020

Membahas terkait pencengahan korupsi pada pilkada serentak 2020

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Pesantren dan Politik

Jika ada adagium “suara rakyat suara Tuhan”, maka berlaku dalam dunia pesantren, “suara kiai suara santri”, dimana kultur pesantren yang kental patronase

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Indonesia Belum Merdeka Dari Penyakit Schistosomiasis

Schistosomiasis di Dataran Tinggi Lore Lindu merupakan masalah kesehatan di Indonesia yang belum tuntas dan masih membutuhkan perhatian dari pemerintah

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Tips Untuk Para Golputers Galau

PEMILU

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Pesan Penting Sikap Ksatria AHY

Opini

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Anies-Sandi Tak Terbendung di Putaran-II Pilkada DKI 2017

Daya pikat ini berpotensi menjadi magnet yang membuat pemilih wanita di DKI – tua, muda ataupun yang sudah janda – kepincut memilih Anies-Sandi.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Kisah Bupati Nyabu, Sudah Teler Terancam Dipecat Pula

Bupati Noviandi, saat digerebek sedang nyabu di kediaman pribadinya.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Makna Demokrasi di Mata Seorang Birokrat

Pemilihan langsung banyak yang menganggap adalah cara berdemokrasi yang terbaik.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Dirjen yang Pontang Panting di Pilkada Serentak

elain Menteri Dalam Negeri, pejabat yang pontang-panting memastikan 'duit' Pilkada tersedia adalah Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Reydonnyzar Moenek.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Cobloslah Calon, Kau Kuliburkan

Salah satu indikator bahwa demokrasi itu hidup dalam sebuah kontestasi politik bisa dilihat dari seberapa besarnya partisipasi pemilih.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Di Kaltara, Kantor Pun Masih 'Numpang' di Rumah Warga

Sebagai daerah yang baru beberapa tahun di mekarkan, tentu kondisi Kalimantan Utara tak seperti provinsi lain yang sudah lama jadi daerah otonomi baru

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Tak Lagi Harus Panggil Gubernur ke Jakarta

Kementerian Dalam Negeri, kini punya fasilitas canggih, video telecoference. Fasilitas ini yang akan menghubungkan Merdeka Utara dengan seluruh provinsi.